BANDUNG – Kepala Komisis Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Indonesian Asscociation for Public Administration (IAPA) Pusat, Agus Pramusinto, memberikan pandangannya soal kerja-kerja yang akan dihadapi para ASN bakal calon penjabat (Pj) kepala daerah di Jawa Barat.
Khususnya dalam hal penjabat tinggi kota madya dan yang lain. Terlebih lagi penetapan tersebut beriringan atau berdekatan dengan tahun politik 2024.
Hal tersebut mengemuka dalam seminar nasional “Legitimasi dan Implikasi Penetapan 20 Pj Kepala Daerah di Jawa Barat” yang digelar Fisip Unpas, pada Jumat (11/2) kemarin.
“Ini persoalan besar bangsa, bukan hanya berbicara soal berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang kemudian diisi oleh penjabat,” ungkap Agus.
“Tetapi sebenarnya, implikasinya luar biasa. Implikasi terhadap nasib pembangunan dan nasib rakyat itu sendiri,” katanya.
Pada satu titik, Agus mengatakan bahwa tidak perlu mempersoalkan kebijakan soal penetapan calon penjabat ini adalah pilihan tepat atau tidak.
“Kalau dulu mungkin orang bisa menebak. Ini demi efisiensi atau apakah ada isu politik tertentu, untuk memberi panggung sekelompok orang?” ujarnya.
Namun menurutnya, hal demikian sudah tidak relevan. Sebab yang perlu menjadi sorotan terkait pengisian Pj ialah, “Apakah bisa dipastikan para penjabat melanjutkan (program) pemerintah di tengah pandemi?” sambungnya.
“Ini kerja berat yang harus dihadapi seorang penjabat. Sebab ketika seseorang yang semula berposisi ASN lalu harus berposisi sebagai pejabat, ia harus mampu juga menjadi jembatan,” tambah Agus.
Selain itu, lanjut Agus, hal tersebut bertambah berat lantaran Pj-pj baru ini bakal berhadapan dengan kontestasi pemilu pada 2024.
“Ada pilkada, ada pileg, ada pilpres. Artinya adalah kita ini punya pesta besar dan harus kita pastikan kondusifitas daerah itu sendiri. Para ASN itu betul-betul harus bisa netral supaya masyarakat bisa kondusif menjalankannya. Ini harus dijaga,” pungkasnya. (zar)
