Tidak itu saja, menurut Agus, BPOM juga meminta Kemenkominfo untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa pernyataan yang dihembuskan sekelompok masayarakt itu adalah hoaks.
“Tetapi ternyata si pesaing galon PC ini menggunakan politisi, menggunakan tokoh aktivis anak-anak untuk menggiring opini publik bahwa galon PC itu berbahaya untuk kesehatan bayi dan ibu hamil. Nah, rupanya BPOM lama kelamaan tidak tahan juga digebuki seperti itu, lalu mengeluarkan kebijakan BPA Free yang khusus untuk galon PC,” katanya.
Kalau mau fair, menurut Agus, BPOM tidak hanya mengkhususkan untuk galon PC ini saja, tapi untuk semua produk kemasan yang mengandung zat-zat berbahaya seperti galon PET, kemasan kaleng, dan juga kemasan-kemasan lain yang mengandung unsur logam atau merkuri.
Baca Juga:Disnakertrans Jabar Gencar Sosialisasi Pemahaman Perusahaan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan PekerjaPelantikan Ratusan PNS, Yana Sebut Tenaga Kesehatan Langsung Terjun Tangani Covid-19
“Persoalannya adalah dua jenis galon ini dua-duanya mengandung zat beracun kalau kita mau bicara soal plastik. Di polikarbonat pakai BPA, kalau di PET pakai acetaldehyde. Pertanyaan saya, kalau itu fair kenapa BPOM tidak meneliti yang acetaldehyde juga. Kalau di PC tidak boleh BPA, berarti yang di PET juga tidak boleh acetaldehyde,” ucapnya.
KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), menurut Agus, juga sudah menyatakan kalau kebijakan pelabelan Free BPA khusus galon PC ini tidak fair karena ada pigak yang diuntungkan dari kebijakan ini.
“Nah, kenapa cuma BPA saja, acetaldehyde tidak, atau bahan lainnya, kan nggak boleh begitu kebijakan. Itu belajar darimana BPOM saya tidak tahu. Mungkin ada tekanan politik. Okelah tekanan politik, tapi jangan merugikan masyarakat dong. Masyarakat sudah puluhan tahun pakai galon yang polikarbonat dan nggak masalah, BPOM juga sudah mengeluarkan persyaratan, tapi sekarang diubah dengan sangat drastis di bawah tekanan-tekanan itu. Buat saya sih tidak fair dari sisi kebijakan, itu namanya dzolim,” tandasnya.
Terakhir, dia mengatakan sudah berbicara secara pribadi ke Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
“Saya sudah sampaikan, saya sudah kirimkan, saya bilang ini (kebijakan Pelabelan BPA Free galon PC) mengacaukan. Saya meminta agar Pak Pramono sebagai penguasa dari Perpres 68 tahun 2021 bisa meluruskan kebijakan ini karena karena ini kebijakan yang sangat diskriminatif,” tandasnya.