SUMEDANG – Perilaku Arteria Dahlan, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP sempat menyinggung masyarakat Sunda beberapa waktu lalu.
Pasalnya, perkataan yang dikeluarkan oleh Arteria Dahlan dinilai menyudutkan Suku Sunda dan membuat masyarakat khususnya warga Jawa Barat geram.
Kendati demikian, pasca perilakunya mencuat dan jadi sorotan, Arteria Dahlan pun mengucapkan permintaan maaf atas perkataan yang sempat dia ucapkan dan menyinggung Suku Sunda.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Laskar Ganjar-Puan dari Partai PDIP, Timur Kiemas mengatakan, Arteria seharusnya menjaga marwah partai.
“Sebagai kader PDIP Perjuangan, sebagai kader ideologi sebutannya, (harus) menjalani Trisakti Bung Karno,” kata Kiemas kepada Jabar Ekspres melalui panggilan telepon, Jumat (21/1).
“Harusnya pak Arteria itu menjaga marwah partai yang berideologikan Pancasila, untuk Indonesia walau berbeda-beda kita tetap satu juwa,” tambahnya.
Menurutnya, perilaku Arteria yang menyinggung Suku Sunda itu artinya sebagai kader PDIP, Arteria dianggap tidak menjalankan Trisakti Bung Karno.
“Tidak menjalankan Trisakti Bung Karno. Yang mana itu berdaulat politik, berdikari dalam ekonomi dan berkebudayaan,” ujar Kiemas.
“Yang berkebudayaan ini (Arteria) harusnya menjaga lisan dan tulisannya dalam berkepribadian dan berkebudayaan di bangsa Indonesia,” sambungnya.
Kiemas menegaskan, sebagai anggota dewan yang mewakili rakyat, seharusnya Arteria bisa lebih paham dan mengerti dalam menjaga lisan terutama jika berkaitan dengan kepribadian dan kebudayaan di Indonesia.
Selain itu, Kiemas menyebut, perilaku Arteria yang menyinggung Suku Sunda perlu diberikan sanksi secara tegas.
“Kalau kita kembali kepada Ketua Umum PDIP Perjuangan, ibu Megawati Soekartno Putri. Kalau saya secara pribadi, kalau bisa diberi sanksi,” imbuh Kiemas.
Pendapatnya tersebut, dimaksudkan karena perilaku Arteria cukup menjadi sorotan terhadap partai dan menimbulkan polemik di masyatakat Indonesia.
Karenanya, dijelaskan Kiemas, tak hanya kader PDIP saja, namun semua masyarakat perlu menjaga perilaku dan etika dalam bersikap terutama jika berkaitan dengan norma-norma yang ada di Indonesia.
“Kalau dari saya, ibu Ketua Umum harus beri sanksi, biar jera pada semuanya. Bukan hanya kader PDI saja, tapi semua masyarakat Indonesia, kalau bersalah harus diberi sanksi hukuman,” tambahnya.
