JAKARTA – Gelombang penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia diprediksi bakal memuncak pada pertengahan Februari atau awal Maret tahun ini.
Pemerintah pun diminta segera ambil langkah untuk antisipasi atau justru tangani puncak gelombang varian Omicron.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. Dirinya mengatakan, pemerintah mesti menyiapkan langkah-langkah dalam penanganan varian Omicron agar kasus tidak menjolak.
“Berkaca pada gelombang tsunami (varian) Delta beberapa waktu yang lalu, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan penanganan pandemi saat itu. Sistem dan fasilitas kesehatan kita ‘kedodoran’, tenaga kesehatan pun banyak yang berguguran,” katanya, dilansir Jawa Pos.
“Oleh karena itu, pemerintah harus membangun kesiapsiagaan baik di titik hulu, perilaku masyarakat, maupun di titik hilir, yaitu sarana prasarana serta fasilitas kesehatan” ujar Netty kepada wartawan, Rabu (19/1).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai saat ini penerapan protokol kesehatan di masyarakat mulai longgar. Sehingga hal ini mesti ditangkap oleh pemerintah dengan genjar mencanangkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.
“Kita melihat pelonggaran prokes terjadi di mana-mana. Mobilitas dan aktivitas masyarakat hampir kembali normal seperti sebelum datangnya pandemi. Seharusnya pemerintah melalui satgas bergerak cepat untuk mengencangkan kembali kampanye dan pengawasan prokes 3M,” katanya.
Netty berujar, 3T yakni testing, tracing, dan treatment harus dipersiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi situasi terburuk. Meski sering dikatakan Omicron ini tidak separah Delta, namun tetap saja kesiapsiagaan harus dilakukan.
“Testing dan tracing ini harus diikuti dengan whole genome sequencing agar dapat dideteksi varian yang menginfeksi dari sampel yang diperiksa” katanya,” ungkapnya.
Netty juga meminta pemerintah harus mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis pertama dan kedua sebelum booster dilakukan secara masif.
“Masih banyak daerah yang vaksin dosis pertamanya belum mencapai 70 persen. Selain itu pemerintah juga harus terus mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan penanganan Omicron ini berdasarkan masukan dan saran para ahli epidemiologi yang berbasis saintifik,” pungkasnya. (jp/zar)
