JAKARTA – Harun Masiku. Mantan calon legislatif (Caleg) Fraksi PDI Perjuangan ini masih selicin ular. Dirinya masih menjadi “legenda” dalam daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tak main-main, dianggap “legenda” lantaran sudah 2 tahun lamanya KPK memburu Harun Masiku, masih juga belum ketemu.
Kendati demikian, Dewan Pengawas KPK mengklaim, pihaknya sudah menyisir sejumlah tempat dalam pemburuan Harun Masiku.
Kenyataannya…
KPK belum juga menemukan sang DPO. Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan, sebetulnya pihak dewas sudah memonitor kinerja KPK, dan “mengamini” bahwa KPK sudah lakukan penggeledahan di beberapa titik dalam memburu Harun Masiku.
Tumpak mengklaim, KPK secara kelembagaan serius mengejar Harun Masiku. Karena itu, Dewas KPK enggan melakukan audit kepada Pimpinan KPK dalam proses pencarian Harun Masiku.
“Kalau melakukan audit tentunya tidak, tetapi untuk menanyakan kepada pimpinan sudah kami lakukan sejak tahun 2020 awal, bahkan jadi kita selalu menanya itu, kenapa, dimana kendalanya,” cetus Tumpak dilansir Jawa Pos.
Dia tak memungkiri, pencarian Harun Masiku hingga kini belum membuahkan hasil. Tumpak pun mengklaim, sudah sering mengeluarkan izin penggeledahan untuk menangkap Harun Masiku.
“Belum mendapatkan satu informasi yang tepat di mana dia berada tetapi kalau dia (KPK) lakukan kegiatan itu kami tau, jadi bukan bohong, dari mana tau? mereka minta izin dulunya sama kami dalam melakukan penggeledahan-penggeledahan dari rumah ke rumah,” tegas Tumpak.
Mestinya, 2 tahun itu cukup, lho~
Waktu dua tahun sudah terbilang cukup bagi Dewan Pengawas untuk melakukan audit besar-besaran atas mandeknya pencarian Harun Masiku.
Hal tersebut diungkapkan Peneliti Indonesia Corruptin Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Hal ini, lanjutnya, juga sejalan dengan fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam UU KPK.
ICW khawatir, karena latar belakang politik Harun yang merupakan kader PDI Perjuangan, serta adanya keterlibatan pihak lain yang diduga petinggi partai politik tertentu menjadikan KPK enggan untuk meringkusnya.
“Ada sejumlah pihak yang penting untuk dimintai keterangan oleh Dewan Pengawas agar bisa mengurai sengkarut pencarian Harun,” ucap Kurnia beberapa waktu lalu.
