oleh

DPUTR Kabupaten Bandung Minim Database Infrastruktur

BALEENDAH – Minimnya database infrastruktur jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung, sehingga tidak diketahui infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung dan juga rencana lokasi pembangunan jalan yang baru atau pemeliharaan jalan.

Hal tersebut dikatakan Anggota komisi C DPRD Fraksi Nasdem Toni Permana, saat wawancara di Baleendah, Minggu (5/12).

“Apabila ada database maka dapat diketahui infrastruktur jalan kewenangan Pemkab Bandung dan juga rencana lokasi pembangunan jalan yang baru. Namun saat ditanyakan, ternyata DPUTR tidak memiliki database tersebut,” ungkap Toni.

Baca Juga:  Puluhan Ribu RT-RW se-Kabupaten Bandung Dapat Perlindungan Keselamatan Kerja

Maka, lanjut Toni, sangat diperlukan database tersebut, contohnya database berupa gambar, video, atau foto udara yang menampilkan kondisi infrastruktur jalan tersebut.

Dengan adanya database, lanjut Toni, maka pada saat pengajuan anggaran untuk infrastruktur jalan, pihaknya bisa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kondisi jalan terkait.

“Jadi ketika diajukan anggaran untuk jalan A, saya ingin mengetahui kekuatan jalan itu terlihat untuk berapa tahun, contohnya untuk 10 tahun, maka benar atau tidak jalan ini bisa dilewati selama 10 tahun. Sehingga, jangan sampai kegiatan urusan jalan hanya berkutat pada lokasi yang sama,” jelasnya.

Baca Juga:  Wabup Siapkan Langkah Strategis Vaksinasi Anak di Kabupaten Bandung Guna Capai Herd Immunity

Menurutnya, dengan anggaran yang tersedia, seharusnya DPUTR Kabupaten Bandung bisa membuat sistem database tentang infrastruktur jalan. Toni juga akan mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung untuk membuat sistem database tersebut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga