oleh

DPUTR Kabupaten Bandung Minim Database Infrastruktur

BALEENDAH – Minimnya database infrastruktur jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung, sehingga tidak diketahui infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung dan juga rencana lokasi pembangunan jalan yang baru atau pemeliharaan jalan.

Hal tersebut dikatakan Anggota komisi C DPRD Fraksi Nasdem Toni Permana, saat wawancara di Baleendah, Minggu (5/12).

“Apabila ada database maka dapat diketahui infrastruktur jalan kewenangan Pemkab Bandung dan juga rencana lokasi pembangunan jalan yang baru. Namun saat ditanyakan, ternyata DPUTR tidak memiliki database tersebut,” ungkap Toni.

Maka, lanjut Toni, sangat diperlukan database tersebut, contohnya database berupa gambar, video, atau foto udara yang menampilkan kondisi infrastruktur jalan tersebut.

Dengan adanya database, lanjut Toni, maka pada saat pengajuan anggaran untuk infrastruktur jalan, pihaknya bisa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kondisi jalan terkait.

“Jadi ketika diajukan anggaran untuk jalan A, saya ingin mengetahui kekuatan jalan itu terlihat untuk berapa tahun, contohnya untuk 10 tahun, maka benar atau tidak jalan ini bisa dilewati selama 10 tahun. Sehingga, jangan sampai kegiatan urusan jalan hanya berkutat pada lokasi yang sama,” jelasnya.

Menurutnya, dengan anggaran yang tersedia, seharusnya DPUTR Kabupaten Bandung bisa membuat sistem database tentang infrastruktur jalan. Toni juga akan mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung untuk membuat sistem database tersebut.

“Saya ingin Bappeda Kabupaten Bandung yang bikin ini. Jadi, Bappeda yang menerima data, inputannya dari DPUTR, misal setiap tahun DPUTR memasukkan perencanaan kegiatan, sehingga bisa dilihat anggaran tahun ini tabrakan enggak dengan tahun lalu,” kata Politisi Partai Nasdem.

Toni juga menjelaskan, saat ini yang banyak dilakukan oleh DPUTR Kabupaten Bandung adalah kegiatan pemeliharaan jalan. Sementara untuk pembangunan jalan baru itu jumlahnya sangat sedikit.

“Apabila anggaran PU dibagi ke Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran itu bisa lebih berarti, misal dikasih Rp10 miliar itu bisa banyak program mereka kerjakan. Namun anggarannya hanya untuk PU, maka itu hanya digunakan untuk pemeliharaan jalan saja, yang tidak mengubah apa-apa,” tandasnya. (yul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga