BANDUNG – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bandung melakukan interupsi dan walk out dari Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat (26/11/2021).
Anggota DPRD dari Fraksi PSI, Christian Julianto menyatakan kekecewaannya terhadap postur Rencana Anggaran (RAPBD) 2022 yang tidak berpihak pada rakyat.
”PSI sudah mengikuti pembahasan dan penyusunan APBD dari tahun ke tahun, dan kami tidak menemukan ada visi kota yang jelas. Arah pembangunan Kota Bandung tidak jelas dan Bandung seperti kota auto-pilot,” ungkap Christian.
PSI menilai komposisi dan prioritas RAPBD 2022 tidak proporsional. Tidak ada transformasi anggaran maupun solusi terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung.
“Permasalahan besar Bandung seperti banjir, transportasi umum, dan penanganan sampah tidak tersentuh dalam kebijakan-kebijakan Walikota selama ini,” kata anggota termuda di DPRD Kota Bandung.
Chris menambahkan, bahwa anggaran belanja modal yang hanya Rp 626 miliar atau hanya sebesar 9,41 persen di APBD 2022 masih jauh dari angka idealnya yaitu 30-40 persen dari APBD. Khususnya belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bahkan hanya sebesar Rp 112,9 miliar atau 1,69 persen dari total APBD.
“Tanya saja ke warga Kota Bandung, apakah terasa ada pembangunan signifikan beberapa tahun terakhir ini? Yang ada kota kita semakin semrawut dan tidak terurus. Taman-taman dan infrastruktur fisik kita kondisinya menurun dan tidak sebaik dulu lagi, jauh dibanding zaman walikota sebelumnya,” ucap Chris.
Dia menilai tidak ada inovasi dan gebrakan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan data BPS 2020, jumlah penduduk miskin bertambah 15.000 orang dan tingkat kedalaman kemiskinan juga naik dari 0,53 menjadi 0,61 di tahun 2020.
Chris juga mengkritisi anggaran untuk belanja pegawai dan juga kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD sebesar Rp 20 juta di tahun 2022 ini.
“Bandingkan dengan belanja pegawai yang sangat besar dan semakin naik dari tahun ke tahun. Uang APBD habis untuk belanja pegawai saja, tidak terasa untuk masyarakat,” sebutnya.
PSI tidak dapat menyetujui RAPBD 2022 yang sudah disusun selama postur dan komposisi anggaran tidak menunjukkan transformasi dan juga transparansi anggaran. PSI menilai pemerintah telah gagal membawa perubahan, bahwa Kota Bandung dikelola secara auto-pilot sehingga mengalami kemunduran.
