SUMEDANG – Usai disahkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Barat sebesar 1,72 persen, kini para buruh menaruh harapan pada kenaikan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UPK). Hal itu bertujuan sebagai bentuk pengawalan supaya pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dapat memenuhi harapan serta keinginan para buruh dalam kenaikan UMK.
Upaya tersebut diungkapkan oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Pekerja Perempuan (LP3) Provinsi Jawa Barat sekaligus Bendahara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PC Sumedang, Handayani. Menurutnya, dengan pengawalan langsung oleh para buruh, Pemkab Sumedang setidaknya dapat berupaya maksimal dalam kenaikan tersebut.
“Kalau tuntutan itu upah harus naik. UMP udah turun, tinggal UMK ini kita harus kawal,” kata Handayani kepada Jabar Ekspres melalui panggilan telepon, Senin (22/11).
Baca Juga:Dituduh Bentuk Pasukan Siber untuk Tujuan Politik, Begini Kata MUIDokter Reisa Broto Asmoro Jelaskan Mitos Seputar Sunat
Handayani berujar, sebagai gerakan awal rencananya para buruh akan berkumpul sebanyak seribu orang untuk mendatangi Gedung Negara di Kabupaten Sumedang pada Selasa (23/11) besok.
Sementara itu, untuk UMK di wilayah Sumedang, Handayani mengatakan, keinginan para buruh setidaknya ada kenaikan sebesar 10 persen dari upah yang sekarang.
Diketahui, UMK di Sumedang pada periode 2021 berada di angka Rp 3 juta 241 ribu 929,67 rupiah, sehingga jika keinginan para buruh direalisasikan maka akan mengalami perubahan menjadi Rp 3 juta 566 ribu 122,637 rupiah alias ada kenaikan sebesar Rp 324 ribu 192,967 rupiah pada UMK periode 2022 mendatang.
Karenanya, dalam pemaparan Handayani menuturkan, harapannya agar pihak Pemkab Sumedang dapat menyoroti serta mengupayakan kenaikan UMK untuk periode 2022.
“Keinginannya yaitu Bupati (Sumedang) mengeluarkan surat rekomendasi ke Provinsi (Jawa Barat) untuk kenaikan upah di 2022 sebesar 10 persen,” tutup Handayani. (mg5)