BALEENDAH – Kabupaten Bandung memiliki tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu BPR Kertaraharja, PDAM Tirta Raharja dan PT. Citra Bangun Selaras (CBS). Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Firman B Somantri meminta Pemerintah Kabupaten Bandung memegang saham BUMD dengan nilai yang jauh lebih besar dari swasta. Hal itu guna mengoptimalkan kinerja BUMD.
“Saat ini kinerja dari PDAM Tirta Raharja dan BPR Kerta Raharja sudah cukup baik. Namun untuk PT. CBS perlu dioptimalkan. Padahal sebelumnya PT. CBS mengalami kemajuan, namun saat ini mengalami kemunduran lagi,” kata Firman saat diwawancara, Selasa (16/11).
Firman juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, untuk melakukan pembenahan BUMD miliki Kabupaten Bandung yang sudah terbentuk. Dikatakannya, apabila kinerjanya dan manfaatnya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung, maka pemerintah dipersilahkan untuk membentuk BUMD lainnya.
“Jadi bukannya bikin BUMD baru, terus yang sudah ada diabaikan, yang ada dulu dioptimalkan, baru dari situ, misalnya sudah berkembang ternyata diperlukan BUMD baru bikin lagi sah-sah saja,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Firman juga menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki saham di BPR Kerta Raharja sebesar 99 persen dan satu persennya merupakan milik swasta, yaitu pegawai yang membeli saham. Namun untuk PT. CBS, saham yang dimiliki pemerintah hanya 51 persen dan sisanya merupakan milik swasta.
“Harusnya pemda itu yang 90 persen, barulah 10 persen ke swasta. Jadi kalau maju, 90 persen untuk pemerintah daerah. Tapi kalau cuma 51 persen untuk masyarakatnya Kabupaten Bandung hanya segitu,” jelasnya.
Firman mengaku sudah berkomunikasi dengan eksekutif untuk mendorong kepemilikan saham PT. CBS sebesar 90 persen oleh Pemkab Bandung. Namun hingga saat ini masukan tersebut belum terlaksana.
“Mengenai susunan kepemimpinan di PT. CBS, kita belum mengetahui perkembangan struktur organisasi di PT. CBS yang terbaru. Harusnya sahamnya diubah, sekalian membentuk direksi,” pungkasnya. (yul)
