BANDUNG – Pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Rieswin Rachwell mengungkapkan keprihatinannya atas ragam peristiwa kelabu yang kerap terjadi di Bulan September. Sebagai bentuk solidaritas, Rieswin bersama dengan tiga rekannya yang juga dari KPK, ikut menghadiri aksi Kamisan September Hitam di depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Kamis (23/9) malam.
Rieswin menyebut sudah banyak peristiwa kelam terjadi di bulan September. Mulai dari pembantaian massal di tahun 1965 tragedi Tanjung Priok, Semanggi Dua, hingga pembunuhan terhadap aktivis Munir.
“Dan, tak hanya sampai di sana ternyata, karena di tahun 2019 kita lihat banyak usaha-usaha untuk menumbangkan KPK ternyata, dari dipilihnya pimpinan cacat etik, kemudian direvisinya UU KPK,” ujar Rieswin.
“Sampai akhirnya mahasiswa dan aktivis bereaksi membuat aksi reformasi dikorupsi di jalan, kemudian ternyata teman-teman di represi di jalan, kemudian mengakibatkan lima orang kawan kita meninggal karena mereka di represi oleh aparat, dan itu terjadi di bulan September,” sambungnya.
Menurutnya sejak tahun 2019 sampai saat ini, penindasan yang kerap terjadi pada masyarakat berawal dari tumbangnya KPK melalui revisi UU KPK. Untuk itu, dia mengajak masyarakat sipil agar saling bersolidaritas meminta Presiden Jokowi mencabut revisi tersebut.
Dia melanjutkan para partisipan masyarakat yang mengikuti aksi Kamisan tersebut akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pemberantasan korupsi. Sebab, hanya presiden seorang yang memiliki wewenang mencabut revisi UU KPK.
“Karena dari temuan-temuan Ombudsman, Komnas HAM, kemudian dari putusan MA/MK semua memang menyerahkan wewenang ini kepada presiden. Jadi ke siapa lagi kita berharap? Jadi itu suatu pengharapan yang wajar kita ke presiden karena wewenangnya ada di presiden,” katanya.
Bagi Rieswin, hanya presiden yang bisa menentukan janji-janji kampanye dan nawacita serta revolusi mental.
“Dia berjanji mau memperkuat pemberantasan korupsi, KPK. Inilah saatnya bapak presiden menunjukan itu, ya nanti bukan saya yang menilai tapi kita semua sama-sama akan menilai akan seperti apa pemberantasan korupsi kita kedepan,” pungkas Rieswin. (mg1)
