JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan pihaknya akan memasok 1.000 ton pakan jagung ke daerah sentra peternak unggas petelur yaitu Blitar Jawa Timur, Kendal Jawa Tengah, dan Provinsi Lampung untuk menyediakan pakan murah bagi peternak rakyat.
“Pak Menteri Pertanian sudah buat tiga skenario yaitu jangka pendek, jangka menegah, dan jangka panjang. Jangka pendek melalui Ditjen Tanaman Pangan menyuplai 1.000 ton jagung khusus pakan di Blitar, Kendal Jawa Tengah, dan Lampung,” kata Kasdi dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (20/9).
Selain itu, Kasdi mengatakan Kementerian Pertanian juga akan menyerap telur dari peternak rakyat oleh perusahaan integrator milik pemerintah guna mengatasi jatuhnya harga telur di pasaran.
Selanjutnya, penyerapan telur dari peternak rakyat tersebut nantinya akan berkelanjutan karena akan diolah menjadi tepung telur.
“Perlu waktu untuk merancang integrator mana yang nanti dibangunkan pabriknya, supaya telur tidak oversupply sehingga menyebabkan harga jatuh,” kata Kasdi.
Untuk jangka panjang yang sifatnya lebih permanen, lanjut dia, komoditas jagung nantinya akan dibuat buffer stock atau cadangan pangan dan pakan agar pemerintah bisa mengatur harga komoditas tersebut di pasaran layaknya pengendalian harga beras.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi menerangkan solusi lain untuk pengendalian harga jagung yaitu dengan memperlancar distribusi dari daerah sentra jagung langsung ke peternak. Dia juga mengatakan Kementan mendorong kemitraan petani jagung yang dibina di bawah Kementerian Pertanian dengan peternak rakyat.
“Petani jagung yang kami bina untuk bermitra kepada peternak kecil, sehingga ada jaminan pasokan, dan harga disepakati bersama. Sehingga enak sama enak antara petani jagung dan peternak telur,” kata Suwandi.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk menyediakan jagung untuk pakan ternak sebanyak 30 ribu ton dengan harga Rp4.500 per kg. Kebijakan tersebut untuk meringankan beban peternak rakyat agar bisa berproduksi dengan maksimal dan bisa menjual telur atau ayam pedaging di atas HPP.
(Antaranews)
