JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan mengkritik pengangkatan proses guru honorer melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, seharusnya mereka diangkat berdasarkan masa pengabdian seseorang sebagai guru.
Kata dia, guru yang telah cukup masa mengabdinya seharusnya tidak mengikuti proses seleksi lagi karena akan mengalami kesulitan bersaing dengan guru yang masih muda masa pengabdiannya.
“Seharusnya dilakukan pengangkatan secara langsung bukan melalui proses seleksi. Tapi dilihat masa pengabdiannya para guru itu,” kata Irwan kepada wartawan, Senin (20/9).
Irwan menyayangkan, pemerintah masih membiarkan guru-guru honorer yang cukup masa pengabdiannya mengikuti proses seleksi PPPK hanya untuk memperoleh kesejahteraannya.
Ia pun mempertanyakan, perhatian Mendikbudristek Nadiem Makarim terhadap dedikasi para guru, apalagi ketika tahu ada yang gagal menembus ambang batas seleksi (passing grade). Di mana banyak pihak menilai passing grade untuk sejumlah mata pelajaran terlalu tinggi.
“Mereka sudah mengabdi sangat lama dan mereka mengajar itu di pelosok-pelosok daerah, seharusnya itu menjadi perhatian pemerintah,” tuturnya.
Irwan pun meminta kepada pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer yang cukup masa pengabdiannya dengan melakukan pengangkatan secara langsung menjadi PPPK atau CPNS tanpa proses seleksi.
Dirinya menyampaikan bahwa langkah seperti itu pernah dilakukan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Diketahui tercatat sebanyak 1,1 juta guru honorer diangkat menjadi CPNS tanpa seleksi.
Dia berkata, situasi saat ini berbanding terbalik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru mengangkat ribuan guru honorer menjadi CPNS atau PNS selama enam tahun menjabat sebagai Presiden RI
“Ini jauh sekali perbedaannya. Saya sangat prihatin melihat nasib para guru honorer tetapi belum diangkat juga. Padahal mereka harusnya diapresiasi dan diafirmasi atas pengabdiannya,” tegas dia. (jawapos)
