JAKARTA – Tongkat estafet Presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30-31 Oktober 2021 mendatang, di Roma.
Dengan begitu, Pemerintah Indonesia bersiap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada tahun 2022 mendatang.
‘’Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu,’’kata Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Rabu, (15/9).
Menurutnya, G20 merupakan forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi pada tahun 1997 / 1998.
G20 beranggotakan 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dan satu perwakilan regional yaitu Uni Eropa, yang memiliki PDB terbesar di dunia.
Kelompok negara ini berkontribusi pada 85% PDB dunia, 75% perdagangan dunia, dan 80% investasi global, serta meliputi dua pertiga populasi penduduk dunia.
Dalam menentukan presidensi, G20 memiliki mekanisme regional basket rotation dimana saat ini adalah giliran negara yang berada di basket Asia.
Airlangga menuturkan, Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 merupakan kali pertama. Sebab dari basket Asia, baru 4 negara yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan dan Saudi Arabia yang sudah pernah menjadi tuan rumah Presidensi G20.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Luar Negeri akan mengoordinasikan bahasan topik non keuangan (Sherpa Track).
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan mengoordinasikan bahasan topik keuangan (Finance Track).
Sementara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan mengoordinasikan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.
Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media.
Sebagai Ketua I Bidang Sherpa Track, Airlangga mengatakan, Pemerintah Indonesia akan menjalankan Presidensi G20 ini dengan mengoptimalkan manfaat bagi bangsa Indonesia, di bidang ekonomi, pembangunan sosial dan juga politik.
‘’Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19,”katanya.
Pemerintah memperkirakan dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 Triliun.
