JAKARTA – Seleksi Kompetensi untuk guru skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tengah berlangsung hingga 17 September mendatang. Akan tetapi, pada hari pertama pun sudah ditemukan sejumlah kendala.
Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Sumardiansyah Perdana Kusuma mengatakan ada guru yang tak mendapat lokasi ujian. Hal itu disampaikan setelah mendapatkan laporan dari guru sejarah honorer yang mengalami hal seperti itu.
“Terdapat fakta guru sejarah honorer yang sudah mendaftar, kemudian dinyatakan lulus verifikasi pemberkasan, memiliki nomor ujian dan berhasil cetak kartu ujian, namun justru tidak mendapatkan lokasi dan tanggal tes disebabkan yang bersangkutan dianggap tidak mendaftar formasi di sekolah induk,” ungkap dia, Selasa (14/9).
Akhirnya mereka pun tidak dapat mengikuti ujian seleksi PPPK tahap pertama dan terpaksa diarahkan mengikuti seleksi PPPK tahap kedua. Dalam hal ini, guru sejarah honorer harus bersaing dengan pelamar lain dari jalur umum dengan jumlah formasi sisa yang semakin sedikit.
“Secara psikologis hal ini juga sangat merugikan guru sejarah honorer,” tambahnya.
Menurut dia, hal ini sama saja dengan membatalkan ujian para guru honorer sejarah. Kasus ini merupakan bentuk ketidakadilan dari seleksi PPPK 2021.
“Salah satunya disebabkan oleh gagalnya Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, BKN, BKD dan Dinas Pendidikan dalam melakukan sinergitas antar lembaga serta belum optimalnya pola sosialisasi yang dilakukan terkait seleksi PPPK,” ungkap dia.
Bukan hanya guru honorer sejarah, namun ini pun berpotensi terjadi kepada guru honorer mata pelajaran yang lain.
“Perbaiki sistem rekrutmen PPPK melalui sinergitas antar lembaga, pola sosialisasi yang efektif, dan mohon diberikan keadilan kepada guru-guru sejarah honorer yang sudah dinyatakan lolos verifikasi, memiliki nomor peserta ujian, bahkan sudah dapat dicetak kartu ujiannya agar bisa mengikuti seleksi PPPK tahap pertama,” tegas Sumardiansyah. (jawapos)