Hanief mengatakan kondisi ini telah dilaporkan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Rencanannya perbaikan tanggul tersebut masih harus menunggu hasil lelang pekerjaan.
Dia juga menyatakan kerusakan tanggul tidak hanya terjadi di Kampung Babakan Banten saja melainkan di 37 titik tanggul kritis lain yang tersebar di Kecamatan Pebayuran.
Tanggul-tanggul itu, kata dia, merupakan kesatuan dari Sungai Citarum yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kami berharap secepatnya karena ini mau masuk musim hujan. Lalu pembangunan juga tidak cepat, maka dari itu diharapkan dapat segera terealisasi. Katanya masih tender tapi mungkin baru yang Babakan Banten, sedangkan yang 37 titik lainnya belum,” ucapnya.
Kekecewaan Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengungkapkan kekecewaannya terhadap BBWS Citarum yang hingga kini belum juga melakukan pembangunan infrastruktur tanggul tersebut secara permanen, terlebih Presiden Joko Widodo telah memberi instruksi pembangunan saat berkunjung ke lokasi pada 24 Februari 2021 lalu.
Saat itu Presiden menginstruksikan pembangunan tanggul darurat untuk sementara sekaligus merencanakan pembangunan tanggul permanen dan merealisasikannya dalam dua hingga tiga bulan setelahnya.
“Harusnya sih sudah dianggarkan karena Presiden sudah menginstruksikan, dalam tiga hari diperbaiki darurat dan dalam dua-tiga bulan harus dibangun permanen. Itu instruksi Presiden,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan.
Pemerintah daerah belum lama ini juga telah memanggil BBWS Citarum untuk memberi perhatian khusus terhadap penanganan tanggul di Sungai Citarum yang berada di wilayah Kecamatan Pebayuran tersebut.
“Saya minta tolong, waktu itu sudah dikunjungi Presiden, terus sekarang mau kejadian lagi. Saya juga malu sebagai Kepala BPBD Jawa Barat,” ucapnya.
Aktivitas warga
Selama enam bulan setelah banjir besar, warga di Kampung Babakan Banten Desa Sumberurip kembali beraktivitas normal. Sebanyak 77 rumah yang sebelumnya hancur diterjang banjir kini sudah dibangun kembali.
Pembangunan rumah warga terdampak itu merupakan bantuan dari sejumlah pihak mulai dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sebanyak 20 rumah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat 10 rumah, serta bantuan dari Kementerian Sosial untuk 36 rumah.
Kemudian ada juga bantuan rumah dari Baznas Kabupaten Bekasi sebanyak 10 rumah, hingga bantuan rumah dari pengelola kawasan industri. Semua bantuan rumah itu sudah terealisasi dan ditempati secara permanen.
