JAKARTA – Data 1,3 juta pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (e-HAC) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diduga bocor. Hal ini pun mendapat sorotan DPR. Anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal pun mengaku kecewa adanya dugaan kebocoran data dari aplikasi milik pemerintah.
“Ini adalah bentuk kelalaian pemerintah. Sehingga pemerintah tidak bisa lepas tangan. Bentuk keteledoran ini jelas akibat dari kurang bertanggungjawabnya pemerintah, apalagi kebocoran data ini bukan kali ini saja,” ujar Iqbal kepada wartawan, Kamis (2/9).
“Sebelumnya data 2 juta nasabah asuransi BRI Life bocor dan dijual secara online, lalu Mei 2021 data pribadi 279 penduduk Indonesia dari BPJS Kesehatan. Tindak lanjut dan laporan penyelidikannya juga belum jelas,” tambahnya.
Sekeretaris Fraksi MPR Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, kasus kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia ini tidak bisa dianggap enteng.
“Masyarakat rugi berkali-kali karena kasus kebocoran data ini. Dalam kasus kebocoran data dari e-HAC, Kementerian Kesehatan dan pihak terkait harus meminta maaf kepada publik atas terjadinya kasus ini, bukan hanya mencari siapa yang bersalah,” katanya.
Adanya kasus kebocoran data pribadi di website pemerintah maupun perusahaan BUMN membuat masyarakat terkena dampaknya, baik secara materi maupun non-materi. Oleh karena itu, Iqbal minta pemerintah maupun perusahaan BUMN terus memperkuat sistem keamanan data.
“Karena sistem keamanan data yang lemah bisa mengundang kejahatan siber seperti penipuan online dan lainnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anas Ma’ruf meminta masyarakat untuk menghapus atau uninstall aplikasi e-HAC.
Imbauan tersebut disampaikan Kemenkes, setelah adanya dugaan kebocoran data pengguna di aplikasi e-HAC yang lama.
“Pemerintah meminta kepada masyarakat untuk menghapus atau men-delete atau uninstall aplikasi e-HAC yang lama, yang terpisah,” kata Anas.
Anas mengatakan, pihaknya saat ini melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data di aplikasi e-HAC yang lama. Ia menduga data pengguna yang bocor terjadi di pihak mitra dan saat ini sudah diketahui pemerintah. (Jawapos)