BANDUNG – Ketua DPRD Provinsi Jabar, Taufik Hidayat menegaskan bahwa pihaknya akan all out terhadap penanganan COVID-19 di Jabar. Dia menyebut bahwa visi misi daerah dengan pusat soal Covid-19 memiliki arah yang sama.
“Jadi kalau misalnya ini untuk bikin jalan, ya lebih baik dananya untuk Covid karena Covid ini penyakit untuk manusia. Kalau mungkin jalan ataupun pembangunan yang lain, kita hentikan dulu,” ujar Taufik seusai memimpin rapat paripurna Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jabar TA 2020.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengapresiasi pemerintah provinsi yang sejauh ini telah berhasil menyerap pendapatan baru yang dikumpulkan ditengah pandemi dengan persentase 88,13%. Berdasarkan keterangan yang diterimanya, Ineu mengatakan bahwa pendapatan pemerintah provinsi belum mencapai target dari yang diharapkan di tahun 2021 karena kondisi Covid saat ini.
“Ada beberapa kegiatan infrastruktur juga yang tidak secara maksimal tercapai karena memang situasi sedang Covid. Akan menjadi catatan kami yang mungkin akan dibahas dua hari ini dalam forum banggar,” ujarnya.
Lanjut kata Ineu, penggunaan dana PEN ataupun anggaran dari pemerintah pusat harus terserap dan hal ini sudah ditetapkan untuk tahun 2020 dan 2021. Dia berharap amanat dari pemerintah pusat terhadap BAO dan BAK bisa dilaksanakan di tahun 2021.
“Ini yang sedang menjadi bagian pengawasan kami, kami berharap APBD 2021 bisa berjalan kalaupun memang ada perubahan-perubahan karena harus ada penanganan Covid, ini tentunya harus juga menjadi perhatian bersama,” katanya.
“Insyaallah di perubahan ini tentunya ada beberapa anggaran yang harus disesuaikan karena kebutuhan Covid yang menjadi penting juga di apbd 2021,” ujarnya menambahkan.
Di samping itu, Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa pendapatan provinsi jabar yang bersumber dari pajak turun lantaran situasi dan kondisi masyarakat ditengah pandemi sehingga melemahkan perekonomian.
“Salah satunya berkurangnya dari pajak kendaraan bermotor, masyarakat jabar lebih mementingkan kebutuhan primer daripada sekunder. Mungkin bayar pajak kendaraan bermotor itu kebutuhannya sekunder tetapi membeli sembako dan yang lain, itu kebutuhannya primer,” tuturnya. (boy)
