Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Ineu Purwadewi Sundari menyebutkan, penyeran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 tidak maksimal. Pasalnya dalam kondisi Covid-19.
“Penyerapan APBD Jabar 2020 hanya 88,13 persen. Lantaran terkendala pandemi Covid-19. Ada beberapa kegiatan infrastruktur juga yang tidak secara maksimal tercapai. Karena memang situasi sedang Covid-19,” sebut Ineu.
Kendati begitu, atas capaian penyeran kurang maksimal, politisi PDIP itu mengatakan memberi catatan yang akan di bahwa di Badan Anggaran (Bangar).
“Akan menjadi catatan kami, yang mungkin akan dibahas dua hari ini dalam forum Banggar,” ucap mantan Ketua DPRD itu.
Berdasarkan keterangan yang diterimanya, Ineu menuturkan bahwa pendapatan pemerintah provinsi juga belum mencapai target yang diharapkan di tahun anggaran 2021. Alasannya sama kondisi Covid-19.
“Memang secara pembahasan di APBD 2021, kami masih optimis pasca Covid. Namun terjadi gelombang Covid kedua di tahun 2021,” tuturnya.
“Kita akan bahas ini di perubahan anggaran di 2021 yang tentunya salah satu bahasan di perubahan nanti terkait dengan pendapatan belanja dan pembiayaan yang akan dilakukan di 2021,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Ineu, penggunaan dana PEN ataupun anggaran dari pemerintah pusat juga harus terserap dan hal ini sudah ditetapkan untuk tahun 2020 dan 2021.
Dia berharap, amanat dari pemerintah pusat terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa dilaksanakan di tahun 2021.
Ia pun mengaku, sebagai DPRD sedang menjadi bagian pengawasan. Sehingga APBD 2021 bisa berjalan kalaupun memang ada perubahan-perubahan karena harus ada penanganan Covid, ini tentunya harus juga menjadi perhatian bersama.
“Insya Allah di perubahan ini tentunya ada beberapa anggaran yang harus disesuaikan karena kebutuhan Covid yang menjadi penting juga di APBD 2021,” pungkasnya. (win)
