JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw meminta kepada pemerintah untuk menyediakan rumah sakit (RS) khusus pejabat. Alasannya, karena pejabat negara ini “harus diistimewakan”.
Sebelumnya, angka penularan Covid-19 di tanah air terus saja bertambah lantaran menyebarnya varian baru, Delta. Akibatnya, banyak RS tidak mampu menampung pasien Covid-19.
Rosaline prihatin dengan kondisi tersebut. Sebab, sejak dua bulan terakhir, ia membantu pejabat negara agar mendapatkan RS di DKI Jakarta.
Baca Juga:Presiden Jokowi Sampaikan Amanat untuk Atlet Indonesia di Olimpiade TokyoBPJAMSOSTEK Gelar Lomba Video Pendek Jaminan Perlindunganku
Oleh sebab itu, Rosaline mengusulkan agar pemerintah membuat RS yang diperuntukkan bagi pejabat negara. Dia berpendapat, pejabat negara harus mendapatkan perlakuan istimewa di tengah mengganasnya Covid-19 di dalam negeri.
“Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD. Tapi begitu korona lahir, Kementerian Kesehatan harus mulai waspada. Harus sudah mulai waspada, karena pejabat negara ini harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya,” katanya.
Rosaline menceritakan bahwa koleganya Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN John Siffy Mirin meninggal dunia akibat Covid-19 karena kesulitan dalam mencari RS di ibu kota.
Bahkan dia mengaku, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mesti memohon-mohon untuk mendapatkan kamar di RS agar John Siffy Mirin bisa mendapatkan perawatan.
Sementara itu, masyarakat juga masih kesulitan untuk mendapatkan ruang perawatan karena terpapar penyakit yang sama. Di rumah sakit yang sudah penuh, sejumlah pasien bahkan terpaksa menerima perawatan di tenda darurat. Sebagian lainnya tak tertolong hingga meninggal dunia.
Tanggapan Wakil Ketua Komisi III DPR tentang RS Khusus Pejabat
Menanggapi usulan mengenai rumah sakit khusus pejabat tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan ketidaksetujuannya.
Menurutnya, di saat serba susah seperti saat ini, siapapun memiliki hak pelayanan kesehatan yang sama.
Baca Juga:Ini Tujuan TP-PKK Duren Seribu Galang DanaNia Ramadhani Jadi Trending Topic di Twitter
“Saya tidak setuju dengan usulan RS Khusus pejabat. Di situasi seperti sekarang, semua sama saja, tidak perlu adanya perlakuan istimewa kepada siapapun. Apalagi sampai usul ada rumah sakit khusus pejabat segala. Pejabat justru yang harus bekerja keras memikirkan agar bagaimana kondisi rumah sakit bisa normal lagi, bukan minta dispesialkan.” ujar Sahroni kepada wartawan, Kamis (8/7).