BANDUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Daddy Rohanady mengatakan di tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jabar tidak akan mengeluankan bantuan sosial (bansos) seperti di tahun 2020. Sebab, anggaran yang tidak memadai.
“Tahun 2021 kita udah gak sanggup dananya, kemarin kan pak Gubernur udah langsung melambaikan tangan untuk usulan lockdown. Soalnya harus ada bantuan sosial,” Kata Daddy di Bandung, Rabu (30/6).
Ia mengatakan, pada bantuan sosial di tahun 2020, selama 3 kali itu harganya Rp500 per paket. Namun untuk bansos keempat itu hanya uang Rp150 saja. Sebab, anggaran di tahun 2020 sudah terkuras.
Baca Juga:Perusahaan Plat Merah Bakal Garap Proyek Underpass CimahiMarak Judi Togel Saat Pandemi, Pengamat Pertanyakan Pengawasan Kepolisian
“Bansos keempat kalinya akhirnya jadi uang Rp150 karena dananya itu yang kemudian karena ya kita belakangan dikasihtau dewan secara keseluruhan ini loh anggarannya untuk belanja kesehatan sekian, sosial sekian,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, politisi Gelindra itu pun menyarankan untuk membuat anggaran mengikuti belanja. Malab sebaliknya harus belanja mengikuti pendapatan daerah.
“Paradigmanya dibalik kita punya uang berapa baru mau dibelanjakan untuk apa jangan berpikir kita butuh belanja 100 padahal uang belanjanya 80. Jadi 20 lagi nya uangnya dari mana ya dari devisit tapi kalau punya uang 80 ayo kita belanja dengan 80 nanti belanja apa saja begitu,” jelasnya.
Menurutnya, di tahun 2021 defisit Pemprov Jabar diangkat Rp3,7 triliun. Maka dari itu, diharapkan untuk segera merevisi APBD sehingga nanti di P2APBD akan ada perubahan anggaran.
“Menyusun APBD perubahan nanti di APBD perubahan yang akan kelihatan dampak dari semester 1 ya,” katanya.
“Wah semester 1 pendapatannya yang diproyeksikan 50 cuman dapet 30 berarti kan kurang 20 ini menggerus pasti proyeksi di semester 2 nah itu yang kita sesuaikan untuk APBD perubahan,” tambahnya.
Terkait dengan dana PEN, ia mengungkapkan telah di send-kontrak. Menurutnya dana PEN akan dijalankan ditahun 2021. Sebab, sudah send-konteal yang mempunyai konsekuensi cukup banyak.
Baca Juga:Jabar Ikuti Arahan Pusat Terapkan PPKM DaruratPHRI Jabar Akan Arahkan Hotel Soal Paket Wisata Isoman
“Administrasi kan sudah saya tanya gak bisa ditawar, kontrak kita Rp 4 triliun meskipun di APBD perubahan itu cuman terealisasi Rp1,5 dari Rp1,8 triliun jadi dana pen itu terealisasi hanya Rp1,5 triliun di perubahan 2020,” katanya.