Semua target tersebut tentu berkaitan dengan dukungan anggaran. Hal itu merupakan konsekuensi logis yang tak bisa dihindari.
ini juga berkaitan dengan umur rencana jalan. Dari seluruh ruas jalan Provinsi Jabar, umur rencananya mayoritas sudah habis.
Butuh biaya yang sangat besar untuk pemeliharaannya. Apalagi kalau ingin melakukan peningkatan kualitas.
Artinya, tanpa dukungan anggaran yang memadai, target-target dalam RPJMD tinggallah target semata. Demikian pula halnya dengan target kemantapan jalan.
Melihat target kemantapan jalan yang terus meningkat, dari tahun ke tahun mestinya ada kenaikan anggaran yang diperuntukkan untuk itu.
Namun, semua pihak juga pasti mafhum, dalam kondisi pandemi seperti ini tidak mungkin melakukan dukungan anggaran untuk sektor ini secara maksimal.
Ada sektor kesehatan yang perlu mendapat perhatian lebih. Namun, sesungguhnya perhatian ke sektor jalan merupakan salah satu hal yang bisa jadi akan memberi multiflier efect, salah satunya tentu saja recovery ekonomi.
Di sisi lain, masyarakat selalu menginginkan jalan mantap. Bahkan, bila perlu 100 persen jalan. Mereka tidak mau tahu apakah itu jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kabupaten/kota. Bahkan, jalan desa sekalipun.
Mereka mau jalan yang dilalui adalah jalan yang tidak berlubang, tidak tergenang air, tidak bergelombang. Padahal di Jawa Barat ada 1.789 km jalan nasional, 2.360 km jalan provinsi, dan sekitar 32.000 km jalan kabupaten/kota.
Intinya, masyarakat menginginkan perjalanan mereka lancar. Sebenarnya, tuntutan tersebut sangatlah manusiawi.
Hak masyarakat pula untuk mendapat pelayanan prima dari negara –salah satunya berupa tersedianya jalan mantap.
Masalahnya adalah fiscal gap Jabar menganga begitu besar. Perbedaan antara pendapatan dengan kebutuhan belanja daerah masih sangat besar.
Pemprov tidak punya cukup uang untuk membuat semua jalan yang ada menjadi mantap. Bahkan, ketika Pemprov Jabar sudah berutang Rp 4 triliun pun kondisinya belum membantu kondisi kemantapan jalan secara signifikan.
Terkait target angka kemantapan jalan, hal itu sudah direvisi inheren dalam RPJMD Jabar terbaru. Akan tetapi, kekhawatir angka tersebut tetap tidak akan tercapai, mengingat akan ada refocusing lagi pada 2021 sebagai akibat belum sirnanya pandemi covid-19.
