CICALENGKA – Hingga saat ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung belum berjalan maksimal.
Terkait hal itu, Sekretaris Desa Waluya, Beni Yogaswara mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi evaluasi.
“Kendala di sini (Desa Waluya), ketika (warga) diberi pinjaman (untuk usaha) selalu habis,” kata Beni kepada Jabar Ekspres di kantornya, Kamis (17/6).
Baca Juga:Tekan Sebaran Covid-19, Kecamatan Cicalengka Optimalkan PPKMGagal Laksanakan PTM, PJJ SMAN 10 Bandung Butuh Tambahan Server
Menanggapi permasalahan tersebut, Beni mengaku, saat ini pihak desa masih memantau perkembangan warga dalam berusaha.
Menurutnya, setelah dibina pihak desa kemudian ketika ada warga yang bersungguh-sungguh ingin berusaha, maka akan diberikan modal.
“Yang jadi masalah sekarang rasa aman, terus bagaimana lowongan kerja. Tugas Kepala Desa menciptakan lapangan kerja,” ucapnya.
Ia menerangkan, sebetulnya potensi serta kemampuan warga Desa Waluya cukup banyak, namun peluang untuk menyalurkannya yang kurang.
Sementara itu, Beni juga mengaku, untuk pembangunan di Desa Waluya masih belum maksimal.
Hal itu disebabkan karena ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan di Desa Waluya, salah satunya banyak orang yang meminta sejumlah uang sebagai jatah anggaran.
“Tim media itu kita bermitra. Tapi sekarang media seolah-olah morotin, kemudian LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat),” imbuh Beni.
Baca Juga:DPD Demokrat Jabar Terus Sosialisasikan AHY Jadi Pemimpin NasionalPengunjung Hanya Bisa Gigit Jari, Datangi Objek Wisata Lembang yang Tutup 7 Hari
Adanya oknum-oknum wartawan serta LSM yang meminta jatah uang dari anggaran pembangunan desa membuat Beni sedikit khawatir untuk melakukan pembangunan, sebab dana yang terbatas.
“Kemarin terakhir dibangunkan untuk sarana air supaya petani tidak banjir (ladangnya), yang datang sampai 53 orang,” tuturnya.
Dalam pemaparannya, Beni mengatakan, ia mencoba berkoordinasi dengan pihak Polsek Cicalengka supaya ke depannya saat Desa Waluya melakukan pembangunan dapat diberikan perlindungan.
Sebab menurutnya, hal itu sudah termasuk dalam Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). (mg6)