BANDUNG – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Haru Suandharu meminta pemerintah pusat untuk serius menangani kisruh pemberangkatan haji bagi calon jemaah haji tahun ini. Sebab, hal itu merupakan tanggung jawab penuh pemerintah.
“Tugas pemerintah pusat untuk memperjuangkan kepada pemerintah Arab Saudi agar tahun ini bisa berangkat. Bahwa nanti ada persyaratan kuota dan prokes, saya kira itu konsekuensi,” ujarnya di Kantor DPRD Jabar, Selasa(8/6).
Maka dari itu, dikatakan Haru, Pemerintah dalam hal ini harus mempertontonkan kekompakannya sehingga mampu melobi pemerintahan Arab Saudi untuk pemberangkatan jemaah haji.
“Saya berharap tahun ini ada ibadah haji. Harus Serius dan solid. Yang melobi jangan macam-macam ya, lebih kiri-kanan kan lieur (pusing) ya,” ujarnya.
Di samping meminta keseriusan pemerintah soal ibadah Haji, Dia juga melayangkan kritikan perihal cara komunikasi pemerintah pada publik dalam menyampaikan informasi. Menurut Haru, pemerintah sebaiknya cukup memiliki satu juru bicara saja.
Hal ini disampaikannya atas ucapan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang saat itu menyebut bahwa Indonesia tak mendapatkan kuota keberangkatan jamaah untuk 2021. Padahal seperti diketahui bersama, hal tersebut tidaklah demikian.
“Harus satu atuh juru bicaranya, apakah itu bapak Presiden atau Menteri Agama, silakan. Jadi jangan nanti ada lagi yang berbicara dari Menkominfo, jadi rariweuh (ribet). Jadi menurut saya coba diperbaiki lah. Karena ini urusannya urusan rakyat. Jangan sampai kita katanya enggak masuk di sebelas negara yang boleh berangkat haji, padahal mah tidak ada pernyataan itu dari Arab Saudi. Jadi jangan sampai informasinya belum valid sudah ngomong ke rakyat. Kan ini rakyatnya jadi bingung,” tuturnya.
Perihal akuntabilitas dana haji, Heru optimis bahwa lembaga pengelola dana haji tidak menyelewengkan amanat tersebut. Namun, jika nantinya pemerintah Arab Saudi memberi lampu hijau soal ibadah haji
dan masyarakat tidak berangkat karena tidak adanya dana, maka harus ada yang bertanggung jawab.
“Kalau misalnya dana haji ketika rakyat mau berangkat ke Arab Saudi ternyata dana tersebut tidak siap, ya harus ada yang dihukum. Karena pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya. Siapa yang bertanggung jawab sehingga tidak bisa berangkat haji karena isunya dana itu dikemanakan harus di hukum. Tetapi saya optimis, karena pak Menko bilang katanya dana haji aman. Saya optimis saja,” katanya.
