BOGOR – Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional, Pemerintah terus gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur. Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor merupakan salah satu bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan selesai di tahun 2021 ini.
Sebagai bendungan kering (dry dam) pertama di Indonesia, progres pembangunan fisik Bendungan Sukamahi telah mencapai 75%. Dengan estimasi volume total tampungan 1,7 juta m3, bendungan ini diharapkan mampu mereduksi banjir Ibu Kota sebesar 12 m3/detik.
“Bendungan Sukamahi ini tentunya diharapkan mampu memberikan peran strategis, baik dalam perspektif mitigasi bencana maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau pelaksanaan pembangunan PSN Bendungan Sukamahi dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Bogor, Kamis (3/6).
Menko Airlangga berpesan agar usaha mitigasi bencana banjir ini sejalan dengan rekomendasi kebijakan dari Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.
“Kita telah menetapkan bersama bahwa salah satu rekomendasi kebijakan Dewan SDA Nasional adalah terkait upaya penyusunan strategi, program, dan kegiatan pengurangan risiko banjir,” terangnya.
Ia pun menggarisbawahi bahwa Kementerian/Lembaga terkait perlu meningkatkan koordinasi dan integrasi penyelesaian berbagai isu. Hal ini perlu terus disinergikan dalam upaya debottlenecking yang dilaksanakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Menko Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua KPPIP menerangkan ada 201 proyek dan 10 program dalam PSN yang akan diselesaikan hingga tahun 2024, dengan nilai investasi lebih dari 4.817,7 triliun rupiah.
Pembangunan Bendungan Sukamahi yang merupakan PSN sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2021 bersama 12 bendungan lainnya.
Bendungan-bendungan tersebut tentu diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan air bersih, pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, dan peningkatan irigasi pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan dan food estate.
“Saat ini program food estate masih difokuskan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, namun di kemudian hari akan dikembangkan di provinsi lain setelah Perpres tentang Food Estate ditetapkan oleh Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.
Menko Perekonomian mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo selalu memberi arahan untuk melaksanakan pembangunan yang efisien, berdampak besar untuk masyarakat, dan dapat meningkatkan daya ungkit perekonomian.
