BANDUNG – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Arif Hamid Rahman mengajak Ikatan Alumni Pesatren Persatuan Islam (IKA-PPI) Pajagalan Bandung untuk sama-sama berkolaborasi dalam program pemerintah untuk memajukan pesantren.
“Jadi nanti kita ciptakan bagaimana ada kolaborasi dalam program seperti pesantren juara, OPOP, dan lainnya bisa kita manfaatkan,” ucap Arif saat menghadiri Muskernas IKA-PPI Pajagalan Bandung, di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Sabtu (29/5) kemarin.
“Kalau kita sebagai legislatif kita akan mengarahkan kira-kira mana yang bisa menjadikan sesuatu yang bisa berjalan berbarengan baik itu dari sektor pendidikan, ekonomi, sosial dan lain lain itu akan bisa bermanfaat,” imbuhnya.
Menurutnya, pelantikan IKA-PPI Pajagalan Bandung ini merupakan sebuah sejarah. Sebab, di umur pesantren yang cukup tua ini belum pernah terjadi yang namanya ikatan alumni.
“Jadi kalau pun di setiap angkatan itu pasti ada ikatan alumninya, tapi hanya di angkatannya masing masing. Nah hari ini lah sejarah bahwa digabungnya seluruh angkatan yang saat ini ada 50 angkatan ini yang memang sejarah khususnya bagi alumni-alumni pajagalan,” katanya.
Dirinya pun meyakini, jika para alumni pajagalan dari 50 angkatan ini banyak yang yang berkiprah di pesatren-pesamtren.
Karenanya, hal itu akan mempermudah kolaborasi yang nantinya akan dilakukan.
“Artinya ini sangat mewakili walaupun Pesantren Pajagalan di Kota Bandung tapi kemungkinannya alumninya ada yang menyebar di mana-mana,” hematnya.
“Mereka hampir rata-rata pegang pesantren juga. Nah ini memang yang bisa kita manfaatkan bahwa alumni ini sebagai wadah informasi juga untuk pesantren-pesantren khususnya pesantren Persis,” jelasnya.
Disinggung perihal Peraturan Daerah (Perda) Pesantren, Arif menjelaskan, dalam perancangan Perda tersebut dirinya melakukan survei ke beberapa pesantren, salah satunya ke Pesantren Persis 99 Rancabango Garut.
Hasilnya, ada 2 catatan yang menjadi keinginan KH. Aceng Zakaria sebagai pimpinan Pesantren Persis 99 Rancabango. Yakni, ingin dikembalikannya program kesehatan di setiap pondok pesantren dan masalah perekonomian atau koperasi/kopontren.
“Akhirnya saya yang ada di Pansus itu sendiri memasukan pasal pasal itu. Makanya gubernur sekarang berani melakukan inovasi-inovasi yang sifatnya khusus apa yang bisa dilakulan pondok pesantren artinya memang regulasi ini bisa membantu mempermudah pondok-pondok pesantren untuk mendapat bantuan,” tandasnya. (win)
