DEPOK – Sebagai salah satu kota penyangga ibu kota Jakarta, Kota Depok dalam perkembangannya banyak mendapatkan kecipratan ekonomi dan kue pembangunan. Meski begitu, kota mungil ini dalam kenyataannya tidak mampu mengelak dari sejumlah masalah yang mengintainya.
Akademisi Universitas Indonesia (UI), Mulyadi, misalnya, memotret aneka persoalan yang kini tengah dihadapi kota petir itu. Salah satu dari sekian masalah itu, urban politics merupakan persoalan paling rumit dan cukup serius yang menurut dia perlu segera diurai oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Kepada Jabar Ekspres, Mulyadi menjelaskan masalah urban politics merujuk pada masalah struktural baik itu meliputi masalah ketimpangan pembangunan, kesejahteraan sosial, pengangguran, perumahan, kesenjangan ekonomi, penyediaan air bersih, maupun penataan sumber daya publik.
Aneka persoalan itu menurut dia, timbul karena adanya faktor urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota). Dampak dari fenomena itu munculah sejumlah persoalan baru yang dalam hal ini disebut sebagai masalah urban politics itu.
“Masalah urban politics itu muncul akibat adanya warga pendatang yang bermukim di suatu kawasan perkotaan, baik itu hanya sekadar tinggal (berdomisili) ataupun untuk mencari pekerjaan. Jadi saya melihat dua jenis warga pendatang ini memiliki kepentingan yang berbeda, ada yang mengadu nasib di Jakarta ada juga yang mengadu nasib di Depok,” urainya.
Fenomena munculnya pendatang baru ini lanjut Mulyadi menimbulkan permasalahan sosial yang lebih kompleks di wilayah perkotaan utamanya di Kota Depok.
“Mulai dari masalah kecemburuan sosial antara warga penduduk setempat (asli) dengan warga pendatang, konflik sosial, pengangguran hingga sederet permasalahan sosial lainnya,” ujarnya.
“Masalah berikutnya yang juga tak kalah penting yakni, penyediaan air bersih, tempat tinggal, fasilitas sosial, dan pelayanan publik,” tambah Mulyadi.
Menurutnya, munculnya aneka persoalan tersebut sampai saat ini belum mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah (Pemda) Kota Depok. Hal itu disebabkan orientasi pembangunan di Kota Depok yang hanya berfokus melayani kepentingan pebisnis.
“Masalah tersebut hadir akibat disorientasi pembangunan di Kota Depok yang hanya cenderung mementingkan urusan bisnis daripada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Banyak gedung-gedung baru bermunculan, namun kesejahteraan sosial tidak mengalami perbaikan yang signifikan,” ungkapnya.
