“Dari kegiatan diharapkan bisa mempekerjakan warga sekitar di lokasi pekerjaan. Kemudian pemulihan ekonomi juga kita sasarannya pelaku usaha, baik pelaku usaha di sektor pariwisata maupun pelaku usaha di UMKM. Kita sudah mengalokasikan untuk pemulihan ekonomi ini cukup besar, mudah-mudahan dapat memberikan dampak signifikan di tahun 2022,” tegasnya.
Di tahun 2022 nanti, Pemda Bandung Barat juga tetap bakal menggenjot pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan target yang telah dicantumkan di RKPD dan dokumen RPJMD. Poin penting lainnya, kata Asep, penyusunan dokumen RKPD tahun 2022 ini menggunakan aplikasi dari Kemendagri yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang nantinya menginput juga usulan dari masyarakat langsung oleh perangkat desa masing-masing.
“Jadi seluruh proses perencanaan RKPD ini sudah melalui SIPD. SIPD ini amanat dari Kemendagri yang merupakan suatu sistem yang dibangun oleh Kemendagri sehingga mereka dapat memantau proses perencanaan, penganggaran laporan, dan penyusunan dokumen RKPD,” tuturnya.
Baca Juga:Simulasi PTM, SDN Cimahi Mandiri II Bagi 2 Kloter KelasKementan Dorong Pangan Lokal Masuk Perhotelan, Hidupkan Perekonomian Nasional
“Rencananya kami pun di RKPD ini karena melalui sistem baru kita akan menggunakan rincian Renja. Rincian Renja ini dalam artian adalah uang yang digunakan atau uang yang diberikan perangkat daerah lebih terarah dan lebih terukur outputnya dan jenisnya apa saja. Jadi kami di Bapelitbangda pun dapat memantau uang itu untuk apa dan dalam perencanaannya lebih terarah,” terangnya.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan menyatakan, tantangan yang dihadapi KBB saat ini tidak sederhana. “Di masa pandemi ini kita dalam proses pemulihan. Perlu terobosan, kebaruan dalam cara-cara bekerja, yang berbeda dengan masa sebelumnya,” kata Hengki.
Menurutnya, banyak peluang kolaborasi dalam membangun KBB ke depan. Sehingga harus memaksimalkan potensi yang ada melalui program pembangunan yang tersusun dalam RPJMD. “Pembangunan di Bandung Barat harus direncanakan secara gotong royong dan kolaboratif, karena pelaku pembangunan di Bandung Barat bukan hanya dari pemerintah saja, tapi juga dari pihak swasta dan unsur masyarakat,” paparnya.
Ada beberapa program yang perlu dilakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Terutama untuk program-program mendasar seperti infrastruktur, pengembangan pariwisata, pengendalian banjir, dan infrastruktur air bersih.