BANDUNG – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Prima Mayaningtyas membeberkan perkembangan terbaru mengenai pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo.
“Nambo sudah pemilihan direksi dan komisaris, saat ini sedang proses kaitannya dengan beberapa konteksnya masalah keuangan dengan jasa sarana. Kan tadinya diambil jasa sarana sekarang mau dibeli lagi sama mereka berarti harus ada pembelian-pembelian saham lagi yang dilakukan,” ujarnya di Bandung, Rabu(5/5).
Nantinya pembahasan mengenai konstruksi akan dilakukan setelah lebaran. Oleh karena itu, Dia berharap di bulan Juli atau Agustus nanti hal tersebut sudah selesai terlaksana. Sehingga pada Desember tahun ini, TPPAS tersebut sudah bisa menerima sampah minimal 40 persen.
“Namun memang dari pihak mereka menyebutkan efektif nya adalah di tahun 2022. Tapi menurut saya kan ditampung dulu, setidaknya bisa untuk menampung sampah dulu aja, kalau jadi Refuse Derived Fuel(RDF) kan memerlukan proses,” katanya.
“Infrastruktur di lapangan sudah memungkinkan untuk bekerja tetapi mesin yang dia punya bawa itu harus dari sini kan,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan kerja sama dengan perusahaan asal Jerman Euwelle Environmental Technology GmBH untuk proyek TPPAS Lulu Nambo berjangka waktu 25 tahun ke depan.
TPPAS Lulut Nambo dibangun di atas tanah seluas 55 hektare, 15 hektare diantaranya akan dijadikan tempat pemrosesan dan pengolahan sampah dan sisanya akan menjadi jalan, tempat pengolahan air dan perkantoran.
Seharusnya Luhut Nambo sudah bisa beroperasi pada bulan Juni 2020. Namun dikarenakan pihak ketiga mengalami wanprestasi, maka prosesnya dimulai kembali mencari pihak ketiga yang sesuai kriteria.
Awalnya, pihak Pemprov jabar bekerjasama dengan PT JBL. Namun karena adanya wanprestasi maka proses dimulai lagi dan sekarang sudah bisa ditetapkan.
Saat ini, setidaknya dibutuhkan 3 TPPAS berskala besar. Sehingga nantinya Jawa barat bakal dikenal sebagai provinsi yang ramah lingkungan.(mg1/boy)
