“Yang kami tunggu adalah keputusan yang kemungkinan berbentuk SE ataupun Permenhub yang mengatur dan merespon agar lebih implementatif,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya juga akan menyiapkan instrumen hukum di kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Menhub belum mengatur secara detail mengatur sampai ke kebutuhan-kebutuhan di Jabar. (win)