Mahfud MD Diminta Jangan Hanya Bisa Bicara Terhadap Kekerasan Jurnalis Tempo

Menkopolhukam Mahfud MD menilai keputusan pemilu 2024 menjadi ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU).. (Istimewa)
Menkopolhukam Mahfud MD menilai keputusan pemilu 2024 menjadi ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU).. (Istimewa)
0 Komentar

SURABAYA – Koordinator Advokasi Aliansi Kekerasan Terhadap Jurnalis Fatkhul Khoir berharap dukungan dari sejumlah tokoh dalam penyelesaian kasus penganiayaan jurnalis Tempo Nurhadi bukan hanya sebatas pernyataan.

Menurut Fatkhul pers adalah salah satu pilar demokrasi. Jangan sampai hal itu runtuh karena kasus kekerasan pada pers. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud MD menunjukkan bukti nyata penyelesaian kasus itu.

“Kami minta Mahfud MD tidak cukup hanya mendesak, tetapi juga mendorong para pelaku dan aktor intelektualnya dibawa ke pengadilan,” kata Fatkhul, Selasa (6/4).

Baca Juga:Xiaomi Bawa Kemeriahan Mi Fan Festival 2021 Melalui Promo MenarikMenurut Data Statistik, Polri Jadi Instansi yang Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM

Dia menilai penyidik kepolisian masih gagap dalam menangani perkara-perkara delik pers. Selama ini, banyak delik pers dihilangkan dalam proses penyelidikan dan hanya memakai pasal penganiayaan saja.

Dia berharap komitmen pemerintah untuk perlindungan terhadap jurnalis dibuktikan dengan adanya pemahaman yang utuh soal delik pers di tingkat penyidik kepolisian.

“Polisi harus punya semacam desk khusus yang menangani perkara-perkara jurnalistik,” tuturnya.

Penyidik berencana mengundang sejumlah redaktur Tempo dan meminta pendapat dari Dewan Pers dalam menangani kasus tersebut.

Eben Haezer selaku koordinator hubungan media Aliansi Anti-Kekerasan Terhadap Jurnalis berharap pendapat Dewan Pers bisa memperkuat penggunaan delik pers dalam kasus itu.

“Kami berharap Dewan Pers akan berbicara bagaimana yang sebenarnya,” ujar Eben. (jpnn.com)

0 Komentar