SUMEDANG – Sejumlah warga Desa Paku Alam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang menggeruduk lokasi Wisata Kampung Buricak Burinong di Dusun Karamat, Desa Cigintung, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang pada Minggu (4/4) kemarin.
Hal itu dikarenakan penjualan tiket yang diduga diinisiasi BUMD Kampung Makmur yang tidak pernah disosialisasikan dengan pihak desa setempat.
Berdasarkan informasi dari warga, tiket masuk Wisata Kampung Buricak Burinong diberi tarif sebesar Rp 20 ribu rupiah.
Besaran harga tiket masuk itu dinilai sangat memberatkan bagi semua pihak, baik pengunjung, pedagang maupun warga Paku Alam sendiri.
Terkait hal tersebut, kini polemik BUMD PT Kampung Makmur semakin mencuat dan terjadi di sejumlah lokasi wisata yang ada di Waduk Jatigede, terutama di wilayah Desa Paku Alam.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Partai Gerindra, Titus Diah mengatakan, bahwa dengan adanya pemberlakuan tiketing satu pintu di Kramat, itu sangat disayangkan.
“Menurut informasi dari warga maupun dari kepala Desa Paku Alam ternyata bukan hasil musyawarah yang disepakati, apalagi di dalam tiketnya ada bahasa retribusi pelayanan keamanan serta masalah pungutan persentase kuliner kios yang berada d lokasi wisata Cisema atau Buricak Burinong,” ucap Titus saat dihubungi melalui panggilan telpon pada Senin (5/4).
Selanjutnya kata Titus, ia bersama pihaknya berharap, agar pemerintah segera meluruskan permasalahan di Desa Paku Alam dan sekitarnya terkait Wisata Buricak Burinong.
“Kami mohon pemerintah mengkaji kembali tentang peran BUMD PT Kampung Makmur dalam kerjasama,” ujar Titus.
Banyaknya warga yang protes, pendiri salah satu lembaga di Kabupaten Sumedang yaitu Gelap Nyawang Nusantara (GNN), menyoroti hal tersebut.
Pendiri sekaligus Pembina Gelap Nyawang Nusantara, Asep Riyadi mengatakan, bahwa dirinya mewajarkan apabila terjadi protes warga karena permasalahan yang timbul di Desa Paku Alam terkait pelaksanaan BUMD PT Kampung Makmur di Wisata Alam Buricak Burinong.
“Dikarenakan PT Kampung Makmur tidak pernah memiliki dana tunai, semua adalah uang negara dan aset negara, bisa cek dan audit,” kata Asep kepada wartawan saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Senin (5/4).
