oleh

Pemberian THR Wajib Tepat Waktu

JAKARTA – Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Dr Hadi Shubhan menyebut bahwa secara teknis dan norma bahwa pencicilan pemberian Tunjangan hari raya (THR) adalah melanggar peraturan. Ia menuturkan bahwa dalam Permenaker No 6 tahun 2016 telah dituangkan bahwa perusahaan swasta harus memberikan hak THR buruh paling lambat adalah H-7 hari raya.  Selain itu, lanjut dia, adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 36 tahun 2021 yang akan memberikan denda lima persen kepada perusahaan apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian THR.

“Dengan melihat kondisi krisis di lapangan, yang terpenting adalah bukan buruh dapat THR atau tidak, tetapi buruh masih bisa bekerja atau tidak,” terang dosen 47 tahun itu.

Dosen sekaligus Direktur Kemahasiswaan Unair itu menuturkan tidak ada pihak yang diuntungkan bahkan bagi perusahaan sendiri, SE itu menjadi diskresi untuk kondisi keuangan. Dia menilai pencicilan THR saat masa pandemi bisa dipahami tetapi SE tersebut tidak boleh digeneralisasi bagi semua perusahaan.  Perusahaan yang masih mampu dan memiliki margin dalam laporan keuangannya, harus memberikan hak THR buruh sesuai aturan waktu. Apabila mengalami krisis atau kerugian, maka bisa dengan sistem cicil.

“Jangan sampai perusahaan menjadi penumpang gelap dengan memanfaatkan hak pekerja,” tegasnya. Dosen mata kuliah Hukum Perburuhan itu berharap agar buruh  bisa memahami SE tersebut dengan melihat situasi pandemi saat ini yang merugikan berbagai sektor industri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga