JAKARTA – Kalangan Legislator pusat mendukung Pemerintah memperpanjang dan memperluas Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro mulai 23 Maret hingga 5 April 2021.
Anggota Komisi IX DPR Darul Siska mengatakan PPKM mikro cukup berhasil menekan angka positivity rate Covid-19.
Dia mengajak semua pihak, termasuk dunia usaha, agar merespons positif perpanjangan dan perluasan PPKM mikro.
Menurutnya, dunia usaha seyogianya harus mendukung kebijakan tersebut. Sebab, pemulihan ekonomi tidak mungkin terjadi jika masalah pandemi tidak berhasil diatasi.
“Saya yakin kasus positif Covid-19 bisa ditekan dengan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan PPKM mikro,” ” kata Darul kepada wartawan, belum lma ini.
Dia mengatakan, mutasi virus baru juga harus dipantau untuk memastikan bahwa vaksin yang tersedia mampu untuk menangkal virus yang bermutasi.
Sedangkan anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen menilai, selama ini pemerintah terus mengevaluasi program penanganan pandemi.
Selain itu, pihaknya memastikan tereksekusinya program-program yang tepat. Telebih, dalam menerapkan PPKM mikro, pemerintah melibatkan pendekatan sosial.
“Artinya, ada kebijakan dari pemerintah, ada juga pemanfaatan atau memaksimalkan inovasi dari warga,” kata dia.
Nabil menambahkan, dalam konteks pendekatan sosial, pemerintah menggandeng warga NU, Muhammadiyah, pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk Indonesia. Dalam hal vaksinasi, pemerintah serius menggandeng ormas-ormas untuk memperlancar proses.
“Jelas sekali PPKM mikro berpengaruh pada penurunan Covid-19. Tapi, jangan lupa juga ada faktor-faktor lain, misal semakin banyaknya warga yang sadar kesehatan, pakai masker, menaati protokol kesehatan, dan hal-hal lain yang membantu penanganan pandemi,” kata Nabil.
Dirinya berpendapat, semua pihak harus terus bekerja sama dan saling menguatkan. Menurut dia, dunia usaha perlu membangun strategi khusus agar bertahan, berdamai dengan situasi ini, sekaligus berusaha bangkit. Nabil mengakui kebijakan pemerintah memang tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi risiko itu harus diambil agar krisis kesehatan bisa diatasi.
“Kombinasi PPKM mikro dan vaksinasi serta dukungan warga agar tetap patuh protokol kesehatan menjadi penting untuk pemulihan dari pandemi,” kata Nabil. (**)
