oleh

Banyak Pasal Karet, DPR RI Usulkan Wacana Revisi UU ITE

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengajukan usulan wacana revisi UU ITE atau Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Revisi UU ITE mesti sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Tidak hanya berisi pasal-pasal karet.

Termasuk perkembangan media-media sosial, serta situasi pandemi di mana masyarakat banyak beraktivitas dengan menggunakan internet.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay berpendapat, bahwa revisi harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi, bukan penekanan pada upaya pemidanaan karena aturan pidana sebaiknya diatur di dalam KUHP.

Baca Juga:  Seksi Datun Berhasil Dalam Bantuan Hukum

“Kalau persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, cukup diatur di KUHP. Dengan begitu, implementasi UU ITE lebih mudah. Tidak ada tumpang tindih,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai UU ITE perlu dikembailikan sesuai dengan niat awal pembentukan. Yakni memastikan transaksi elektronik atau e-commerce berjalan dengan baik, kemudian hak-hak konsumen juga terlindungi.

Baca Juga:  DLH Jabar Sebut Produksi Sampah per Hari Tembus 35 Ribu Ton

Menurutnya, tujuan dibuatnya UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif.

Hanya saja, dalam penerapannya, UU ITE justru menimbulkan rasa ketidakadilan sebagaimana yang di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ia juga menyambut baik usulan Presiden Jokowi tersebut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga