BANDUNG BARAT – Sejumlah senior partai yang mengatasnamakan Gerakan Penyelamatan PPP menyatakan kekecewaannya terhadap hasil Muktamar IX dan Susunan Pengurus DPP PPP Periode 2019-2025.
Mereka adalah para senior, ulama PPP, tokoh pejuang partai, sebagian besar pengurus harian DPP 2016-2020 dan simpatisan, yang merasa ditinggalkan oleh Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
Dalam pandangan mereka susunan kepengurusan DPP kali ini tidak mencerminkan unsur-unsur fusi sesuai dengan sejarah PPP.
Kondisi tersebut membuat sejumlah pengurus partai di daerah bereaksi dengan menyayangkan adanya kelompok internal partai yang menamakan dirinya Gerakan Penyelamat PPP.
“Saya pikir tidak elok dan tidak perlu lah kalau urusan tidak puas dengan komposisi Pengurus Harian DPP, harus bikin Gerakan Penyelamat PPP atau apalah namanya. Tantangan ke depan itu sangat berat, parliamentary threshold 5%, jadi jangan gaduh lah,” ucap Ketua DPC PPP Kabupaten Bandung Barat (KBB) Samsul Ma’arif, Rabu (17/2/2021).
Samsul mengatakan, mereka juga berwacana menggelar Muktamar tandingan yang malah membuat langkah itu ibarat sebuah lelucon karena tak jelas siapa pesertanya.
“Para DPC yang menjadi peserta Muktamar lalu, sudah memilih Suharso Monoarfa secara aklamasi dan memilih para anggota formatur dengan sangat lancar dan demokratis,” terangnya.
Terkait, soal ketidakpuasan dengan susunan pengurus itu adalah hal biasa. Sebab saat mereka ini yang protes pun, ketika menjadi pengurus sebelumnya ada juga yang merasa tidak puas tapi tidak dibesar-besarkan. Lain soal ketika misalnya, ada ketua DPW yang sedang bekerja sangat baik dan giat lalu dipecat, baru wajar kalau melakukan protes.
“Beri kesempatan Pak Harso dan seluruh jajarannya bekerja. Mari fokus mengurus partai, jangan membuat image PPP ini partai penuh konflik. Kami di DPC sedang semangat membentuk ranting-ranting, keluar masuk kampung. Jadi jangan dikotori dengan berita yang membuat kader akar rumput bingung,” pungkasnya. (mg6)
