DEPOK – Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Supriatni, mengaku prihatin terhadap kondisi guru honorer swasta. Pasalnya, insentif berupa uang 100 ribu yang diterima guru-guru honorer per bulannya itu dinilainya tak manusiawi.
“Bayangkan saja, saat ini insentif yang diterima guru honor di sekolah swasta hanya sebesar 100 ribu per bulan. Bagi saya, itu kurang manusiawi banget,” kata Supriatni dalam Rapat Renja 2020 Komisi D, di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (9/02/2021).
Menurut anggota dewan dari Fraksi Golkar itu, besaran insentif tersebut tak selayaknya diterima para guru honorer swasta, menimbang peran mereka yang begitu besar dan berarti bagi negara. Ia pun mengusulkan kepada pemkot untuk menaikkan tunjangan mereka menjadi 300 ribu per bulan.
“Untuk Dinas Pendidikan, pada Renja 2020 kemarin usulan saya telah diterima. Saya mengusulkan agar anggaran pendidikan di Kota Depok ditingkatkan untuk optimalisasi pelayanan pendidikan. Saya menguslkan waktu itu supaya Dinas Kesehatan memasukkan tunjangan insentif guru honorer yang berada di sekolah swasta dari 100 ribu menjadi 300 ribu,” ungkapnya.
Supriatni membandingkan nilai insentif guru honorer yang ternyata masih kalah jauh dari uang BLT yang diterima masyarakat. Padahal, kata dia, justru yang perlu diprioritaskan adalah masalah kesejahteraan guru yang menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Sedangkan BLT saja sampai 300 ribu. Ini tunjangan guru yang kita tahu bersama perannya begitu fundamental untuk bangsa hanya dihargai 100 ribu rupiah setiap bulannya. Sekelas guru yang mencerdaskan bangsa kok pemerintah hanya menghargai 100 ribu,” tukas Supriatni.
Meski begitu, kini pihaknya mengaku senang lantaran usulan kenaikan insentif dan tunjangan guru honorer swasta itu telah diakomodir oleh pihak Dikdis.
“Alhamdulillah Dinas Pendidikan telah mengakomodir usulan saya selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Depok yang konsen pada kebijakan anggaran. Saya juga akan tetap support di Badan Anggaran,” katanya.
Supriatni juga menilai, rendahnya insentif yang diterima para guru honorer swasta itu paralel dengan sikap pilih kasih pemerintah yang selama ini hanya peduli terhadap sekolah-sekolah negeri. Padahal, kalau boleh jujur, pendidikan di republik ini tidak akan berjalan maksimal jika tanpa peran sekolah-sekolah swasta.
