Program Sekolah Penggerak terdiri atas lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, yaitu pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah.
“Dalam pendampingan konsultatif dan asimetris, Kemendikbud melalui UPT di masing masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak,” katanya.
Kemudian, lanjut Nadiem, UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan pemda selama implementasi Sekolah Penggerak, seperti fasilitasi pemda dalam sosialisasi terhadap pihak pihak yang dibutuhkan hingga mencarikan solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi.
“Program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak,” kata dia.
Penguatan SDM sekolah yang terdiri atas penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (coaching) “one to one” dengan pelatih ahli yang disediakan Kemendikbud.
“Selain itu, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya,” terangnya.
Pada Tahun Ajaran 2021/2022, program itu akan melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kabupaten/kota, Tahun Ajaran 2022/2023 akan melibatkan 10.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota, Tahun Ajaran 2023/2024 melibatkan 20.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota selanjutnya sampai 100 persen satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak.
“Saya menghimbau kepala sekolah di daerah penyelenggara yang ingin menjadi bagian dari program itu segera mendaftar sebelum 6 Maret 2021 di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendfaftaran-sekolah-penggerak,” jelasnya. (der/fin)
