BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengakui pemerintah pusat dan daerah masih kewalahan menekan laju transmisi virus corona. Terlebih dalam upaya tes, telusur dan tindak lanjut (3T) dan menerapkan protokol kesahatan (3M).
Emil mengatakan dua kondisi itu menurutnya telah membuat fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia hampir kolaps karena pandemi Covid-19 sejak hampir setahun terakhir.
“Rumah Sakit penuh karena benteng 3M-nya jebol oleh musuh, benteng 3T-nya juga rapuh. Maka musuh sekarang lagi menyerang benteng terakhir,” kata Emil dalam sambutannya di Webinar, Senin (1/2).
Emil pun menjelaskan, rapuhnya strategi pemerintah 3T itu, karena sejauh ini pemerintah pusat dan daerah masih belum bisa mencapai standar penelusuran kontak atau tracing yang nilainya sudah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).
“Rasio pelacakan Indonesia termasuk Jawa Barat hanya 1:4. Yakni 1 kasus 4 kelacak, seharusnya 1 kasus 30 lingkaran terdekatnya terlacak. Jadi masih dari standar WHO,” imbuhnya.
Dijelaskannya, 3M adalah kampanye pemerintah agar masyarakat berinisiatif mencegah penularan Covid dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik antarsesama.
Sementara 3T adalah langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam penanggulangan Covid lewat memperbanyak tes, upaya pelacakan atau telusur kasus baru (tracing), dan perawatan atau tindak lanjut medis terhadap yang terpapar (treatment).
Melihat kondisi itu, Emil pun mengaku saat ini pihaknya tengah mempersiapkan ‘senjata perang’ untuk mengantisipasi jebolnya fasilitas kesehatan di Jawa Barat karena pandemi Covid-19. Ia membangun sebuah program bertajuk Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa).
Program itu, kata Emil, nantinya fokus pada rekrutmen 500 orang untuk disebar ke 100 Puskesmas di Jawa Barat. Dengan penambahan masing-masing lima orang di setiap Puskesmas, Emil berharap penelusuran kontak kasus Covid-19 dapat terealisasi dengan baik, sesuai target WHO 1:30 pelacakan.
Emil menargetkan programnya itu dapat diaplikasikan terhadap total kurang lebih 1.060 Puskesmas di Jawa Barat. Di antara target tersebut, diakui Emil, pihaknya mengalami kendala utama yakni persoalan anggaran.
“Kita sekarang ada 500 (orang), 500 juga anggarannya 80 miliar yang saya sediakan. ‘Kenapa cuma 500 Pak Gubernur? duitnya juga, ya seadanya hatur lumayan’,” katanya
