BANDUNG – Beberapa kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta Pemprov Jabar dapat memaksimalkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Diketahui, Pemprov Jabar telah menerima dana PEN untuk tahun 2020, yang digulirkan pemerintah pusat lewat Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI senilai Rp1,812 triliun.
Berdasarkan dari data di website jabarprov.go.id, pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai tujuh jenis kegiatan infrastruktur, yaitu infrastruktur jalan dengan nilai Rp 463,558 miliar, infrastruktur pengairan Rp27,96 miliar, infrastruktur perumahan Rp200,55 miliar.
Selanjutnya infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp63,692 miliar, infrastruktur perkotaan bangunan publik Rp25,598 miliar dan infrastruktur sosial pariwisata Rp15 miliar serta infrastruktur sosial kesehatan Rp1,016 triliun.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Jabar Lina Ruslinawati memberikan kritik pada Pemerintah Provinsi Jabar yang lebih tertarik membangun taman, alun-alun dan area publik dibandingkan mengalokasikan dana untuk membantu usaha rakyat yang terjepit oleh pandemi Covid-19.
“Diperlukan keberpihakan anggaran dari eksekutif. Banyak ajuan untuk program pemberdayaan yang tidak disetujui. Ini miris, lebih banyak anggarannya membangun alun-alun,” jelas Lina, Jumat (22/1).
Ia meminta, Pemerintah Jawa barat diharapkan dapat memaksimalkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Menurutnya, dari sejumlah kunjungan kerja Komisi II DPRD Jabar, banyak persoalan yang juga seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah provinsi.
Mulai dari kapal pengawas perikanan yang rusak, program reboisasi lahan kritis dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, hingga masih banyaknya kekurangan alat produksi yang notabene membantu usaha atau industri kecil menengah.
Lina berharap pinjaman daerah tahap kedua yang rencananya turun di tahun 2021 ini, Pemprov Jabar dapat mengalokasi lebih banyak untuk sektor UMKM, IKM, dan usaha rakyat lainnya.
“Bukan saya tidak mendukung proyek infrastruktur, tapi kita juga harus melihat sektor UMKM selama ini tampil sebagai pahlawan perekonomian rakyat saat bangsa ini digebuki pandemi covid-19,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady mengkhawatirkan utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) senilai 4 triliun yang diperuntukkan pembangunan namun tidak tepat sasaran.
