oleh

BIJB Ditutup, Dewan Meradang

“Belum lagi kalau dibiarkan terus seperti itu pasti operator (PT BIJB dan PT Angkasa Pura II) juga harus menutup kerugian untuk beberapa pos pembiayaan yang jumlahnya tidak kecil,” imbuhnya

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak menyatakan bahwa Provinsi mempunyai wewenang dalam hal ke bandaraudaraan.

“Tampaknya kebandarudaraan memang tidak menjadi masalah pelik untuk semua provinsi maupun kabupaten/kota. Ada masalah serius dengan Jabar karena Jabar memiliki aset yang sangat besar di sektor ini,” jelasnya.

Tak hanya itu, iapun mempertanyakan terkait aset yang ada, pembebasan lahan sudah 1.040 hektare dari rencana 1.800 hektare. Lantas iapun kembali bertanya, bagaimana kelanjutan aerocity di Kertajati itu.

“Apa karena tanpa utang, Kertajati ditendang, sedangkan Patimban dibiayai utang? Jangan tanyakan soal peluang atau keuntungan yang bisa diperoleh dari BIJB Kertajati,” katanya.

Menurutnya, penumpang yang akan menggunakan bandara tersebut pasti sangatlah banyak. Betapa tidak, jumlah penduduk Jabar hampir 20 persen dari total penduduk nasional. “Jadi setiap tahun minimal ada tiga sampai empat kelompok penumpang potensial. Jumlahnya juga tidak sedikit,” hematnya.

Ditambah ada jamaah haji yang rutin berangkat karena mayoritas penduduk Jabar adalah muslim. Ada pula yang tidak kalah jumlahnya, yaitu jamaah umrah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga