BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saat ini sedang mengkaji pemberlakuan kembali cek poin di wilayah perbatasan kota-kabupaten yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang saat ini menjadi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan diterapkan di pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021.
Selain itu, kajian yang dilakukan akan membahas penutupan beberapa ruas jalan pada siang hari. Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengungkapkan, Satgas Covid-19 Kota Bandung sedang membahas teknis penerapan PSBB di Kota Bandung. Selanjutnya, kajian tersebut akan dibahas pada rapat Forum Komunikasi Pimpinan Dearah (Forkopimda) pada Jumat (8/1).
“Insyallah oleh pak Ema (Satgas) sedang difinalisasi dan besok akan dibawa ke rapat, nanti nunggu hasil. Akan ada banyak hal yang berubah,” ujar Oded kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Kamis (7/1).
Lebih lanjut Oded mengatakan, saat ini pergerakan masyarakat nampak sangat dinamis. Tak ayal, menurutnya diperlukan manajemen agar ada pengendalian kasus covid-19. Selain itu, upaya kooperatif terus dilakukan oleh Pemkot Bandung kepada masyarakat dalam rangka mengedukasi penerapan protokol kesehatan.
”Kita akan membahas terkait kemungkinan untuk kembali menyalurkan bantuan sosial (Bansos) jika diperlukan,” terangnya.
Senada dengan Oded, Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, pembahasan PSBB termasuk antisipasi di lintas perbatasan kabupaten dan kota akan dibicarakan saat rapat pada Jumat (8/1). Selain itu, kajian tentang cek poin dan penutupan jalan pada siang hari akan diusulkan kembali pada rapat nantinya.
“Itu usulan (penutupan jalan) disampaikan, besok dibahasnya ratas jam 2 (14.00),” bebernya.
Dia menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima arahan teknis terkait pelaksanaan PSBB termasuk dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Pemberlakuan PSBB disebabkan oleh berbagai hal dan faktor seperti okupansi keterisian tempat tidur dan kematian,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat
“Berharap tentu penularan covid-19 bisa dicegah ataupun dikurangi seminimal mungkin,” ujarnya dalam konferensi pers di Siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1).
