Senada dengan Joko, tokoh masyarakat setempat Adang Ucu (55) juga menyayangkan tidak hadirnya pemilik PT Ciungwanara pada pertemuan itu. Bahkan, ia menuding adanya keberpihakan aparat setempat terhadap perusahaan peternakan tersebut. Sebab, kata dia, ada pertemuan serupa sebelumnya dan anehnya warga setempat tidak dilibatkan.
“Kalau pertemuan itu terkait perizinan masuknya alat berat ke lingkungan kami, minimalnya masyarakat diundang dalam proses rapat, jangan hanya melibatkan aparat. Menurut saya, aparat disini semuanya sudah berpihak kepada perusahaan peternakan, mungkin ada dana koordinasi? Saya juga tidak tahu,” sindirnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko berjanji segera memverifikasi permasalahan ini ke lapangan. Pasalnya, kata dia, tugas DLH adalah menjaga lingkungan hidup tetap sehat dengan melakukan Analaisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap perusahaan terkait.
Baca Juga:Polisi Tolak Izin Keramaian Tahun BaruRp144 Miliar Lebih Untuk Siswa RMP
“Jika PT Ciungwanara terbukti tidak memiliki izin, maka akan kami laporkan kepada pak Bupati dengan tembusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) dan Satpol PP, untuk segera ditindak,” tegasnya. (bbs/bam)