BANDUNG – Gubernur Jawa Barat memprediksi Jawa Barat akan mengalami krisis pangan pada 2021. Sebab, adanya penutupan impor dari negara pengekspor beras sejak semester dua 2020 terkait pandemi Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan, krisis pangan di Jabar bukan hal baru. Sebab, Jabar sendiri sudah sejak lama mengalami minus neraca pangan. Bahkan, kata dia, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) minus 200.000 ton pertahun.
“Jadi kalau memang dikatakan krisis ya sesungguhnya kita sudah tidak punya kemandirian pangan. Artinya sudah pasti kita harus punya pasokan dari luar. Tinggal bagaimana caranya,” kata Yunandar saat dihubungi Jabar Ekspres di Bandung, Selasa (8/12).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengungkapkan, ada beberapa hal yang seharusnya sejak dulu melakukan strategi untuk pemenuhan pangan di Jabar. Visi kemandirian pangan, membangun kerjasama jangka panjang dan Food Estate.
Visi kemandirian, kata dia, artinya menggejot produksi di Jabar. Ini merupakan suatu hal yang tidak mudah. Karena para petani juga rata-rata kepemilikan lahannya dibawah setengah hektar.
“Jadi petani gurem yang memang jika di genjot itu butuh biaya produksi yang tinggi. Yang hasilnya tidak akan betul-betul optimal,” katanya
Kalau Jabar mau optimal produksi berasnya, ucap dia, harus punya hamparan yang luas. Jadi dengan demikian ongkos produksi, tehnologi yang digunakan akan bisa lebih efisien.
“Nah kekurangan Jabar saat ini lahan-lahan di kita jika ingin memperluas lahan harus diwilayah selatan. Nah disana konturnya tidak betul-betul hamparan yang luas, semuanya berbukit-bukit,” ucap dia.
Menurutnya, Jabar sudah net-importir untuk beras. Tinggal bagaimana menyikapinya. Produksi pangan kita sepertinganya digunakan memasok ke Daerah DKI Jakarta.
Meskipun dalam kondisi minus, sambung dia, setidaknya produksi beras Jabar tidak dikosumsi sendiri. Sebab, justru bukan kebutuhan Jabar sendiri yang dipenuhi. Sehingga pada akhirnya kita mencari untuk mendapatkan beras dari wilayah lain.
“Jadi daerah-daerah pemasok beras seperti Indramayu, Cianjur, Subang yang memang punya beras kualitas bagus itu sudah punya kontrak jangka panjang dengan BUMD Jakarta,” imbuhnya.
