“Hemat saya, jika kita memang secara ingin serius mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga sekaligus juga untuk bisa dilakukan percepatan pembangunan pada wilayah akar rumput, maka bagi Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat harus ada kerja yang simultan, membentuk DOB dan memekarkan desa yang sudah terlalu padat juga penduduknya,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Sebab, apabila bicara pengesahan CDPOB sepenuhnya menjadi domain pemerintah pusat tentu mereka akan merujukannya pada situasi dan kondisi.
“Saya sendiri secara pribadi masih melihat pemerintah pusat sepertinya masih kesulitan mencabut moratoriumnya. Saya sendiri tentu berharap yang terbaik untuk semuanya,” pungkasnya. (cok/rb)
