oleh

Jabar Setuju CDPOB, Pemekaran Desa untuk Percepatan Pembangunan

“Harapan kita, di Provinsi Jawa Barat ini dengan banyaknya jumlah penduduk di desa yang mencapai 11.000 jiwa lebih, bisa juga dilakukan pemekaran desa,” tegas kang AW (sapaan akrab,red).

Dengan begitu, sambung kang AW, diharapkan di Jawa Barat pun akan mencapai sekitar 9.000 desa. Mekanismenya, sambung dia, jauh lebih mudah karena rapat paripurnanya cukup di DPRD kabupaten.

Muncul pertanyaan, mengapa CDPOB dan pemekaran desa itu menjadi sebuah keharusan di Provinsi Jawa Barat ?

“Jawabannya, tentu saya harus berdiri dengan menggunakan kaca mata Pemerintah Provinsi terkait dengan soal timpangnya Dana Transfer Daerah dan Desa yang saat ini kondisinya masih amat jomplang,” ungkapnya.

Misalnya, tutur dia, jika dibandingkan dengan Jawa Tengah yang besaran alokasi dana desanya Rp2 Triliun lebih banyak ketimbang Jawa Barat.

“Jadi, isu pemekaran kota atau Kabupaten dan pemekaran desa itu jangan hanya dipandang secara normatif demi mendekatkan pelayanan publik an sich, tetapi secara praktis juga harus menjadi instrumen percepatan pembangunan hingga ke akar rumput yang dampaknya meningkatkan kesejahteraan warga,” katanya.

Ia menambahkan, dua agenda besar itu bisa dilakukan dengan cara melakukan pemekaran dan ketersediaan kucuran anggaran yang sifatnya given.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga