BANDUNG – Jelang pencoblosan pada 9 Desember mendatang, seluruh pengawas tempat pemungutan suara (TPS) wajib melakukan rapid tes. Hal ini, dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran covid 19 di seluruh lokasi pencoblosan.
Rapid tes merupakan hal yang mutlak dilakukan seluruh pengawas TPS. Dan rapid tes ini, dilakukan di beberapa lokasi, salah satunya di kantor Bawaslu Kabupaten Bandung.
Kordinator SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bandung Kahfiana mengatakan, rapid tes dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 25 dan 26 November 2020.
Baca Juga:Informasi Gempa Megathrust Bantu Warga Selatan GarutPer Kelurahan Dijatah 8.000 Vaksin, Sasaran Penerima Usia 18-59 Tahun
“Rapid tes ini dilakukan untuk meyakinkan kepada publik bahwa semua pengawas yang ada di seluruh TPS, sudah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan negatif dari covid 19,” kata dia.
Selain itu, dijelaskan Kahfiana bahwa setelah dilakukan rapid dan dilihat hasilnya. Jika ada reaktif, pihaknya menyarankan untuk melakukan tes lebih lanjut.
“Memang sempat ada yang reaktif dan juga ada positif, dan itu kami sarankan untuk melakukan isolasi mandiri dan selanjutnya ditangani oleh gugus tugas. Karena sebelumnya, kami sudah meminta agar semua pengawas untuk melakukan rapid tes. Kalau ada yang tidak mau maka akan kami rekomendasikan untuk dilakukan pergantian,” terangnya.
Sebelumnya, KPU Kabupaten Bandung juga melakukan hal yang sama bagi anggota KPPS. Saat rekrutmen pun mereka yang daftar anggota KPPS wajib membuat surat keterangan sehat. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Kab Bandung Agus Baroya, Selasa (24/11) kepada wartawan.
Dia membenarkan jika calon anggota KPPS sedang membuatkan surat penyataan sehat. ”Yang dilakukan oleh seluruh PPS se-Kabupaten Bandung itu adalah untuk membuat surat pernyataan sehat di puskesmas se-Kabupaten Bandung, bagi calon anggota KPPS. Dan itu bukan rapid tes atau swab tes,” tegas Agus.
Karenanya, di sejumlah kecamatan se-Kabupaten Bandung, setiap harinya dipadati calon anggota KPPS untuk membuat kir dokter.
”Waktu itu, kami lakukan guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di lingkungan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung,” pungkas Agus. (cr2)
