ASN Pemkab Bekasi Terancam Tak Gajian?

CIKARANG PUSAT – Lem­baga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) meny­oroti Pemkab Bekasi yang belum melakukan pemba­hasan terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Sementara tahun 2020 hanya menyisakan hitungan hari.

Ketua Umum LAMI, Jonly Nahampun menyanyang­kan tinggal hitungan hari berganti tahun akan tetapi APBD 2021 belum dibahas, menurut dia kinerja Ekse­kutif dan Legislatif kurang maksimal. Pasalnya, den­gan keterlambatan tersebut bakal berdampak kepada masyarakat dan pembangu­nan Kabupaten Bekasi.

“Ini yang menjadi perha­tian bersama hingga saat ini APBD 2021 belum juga di ketok palu, padahal ting­gal hitungan hari. Jangan sampai berakibat merugi­kan rakyat dan juga ASN terancam terlambat gajian,” ucap Jonly yang tinggal di Tambun, Senin (23/11).

Terang dia, Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusu­nan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan dae­rah tentang APBD disertai penjelasan dan doku­men pen­dukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun angga­ran berakhir untuk mem­peroleh persetujuan ber­sama antara kepala daerah dan DPRD.

Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan RKPD, KUA-PPAS. Rancangan peraturan daerah tentang APBD diaju­kan dalam bentuk hardcopy dan dalam bentuk softcopy.

Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan wak­tu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan pe­rundang-undangan dike­nai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam keten­tuan perundang-undan­gan selama 6 bulan.

“Kami menilai keterlambatan mencerminkan kompetensi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD),” tuturnya.­

LAMI pun mengingatkan Pemkab Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi pemba­hasan APBD 2021 dalam menyusun kebijakan umum APBD prioritas plafon angg­aran sementara (KUA-PPAS) jangan dilakukan di waktu mepet. Ia menyarankan pihak Pemkab Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi sudah jauh hari memiliki persiapan dengan matang untuk membahas anggaran tahun depan.

“Masyarakat Kabupaten Bekasi bukannya bodoh akan tetapi udah cape mengingatkan pemerintah daerah dan mengkritisi,” tandasnya.