BELUM juga ada tanda-tanda Donald Trump mengaku kalah. Bahkan kian menguat perlawanannya. Di masa injury time seperti ini ia masih melakukan reshuffle kabinet. Menteri Pertahanan Mark Esper –yang baru bertemu Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subiyanto itu– dicopot. Beberapa pejabat di Pentagon juga diganti.
Langkah ini sangat mencurigakan: Trump akan melakukan apa? Serangan ke Iran? Ke Laut Tiongkok Selatan? Ke Korea Utara?
Apa pun Trump masih berstatus Presiden Amerika Serikat. Ia punya prinsip kuat tetap sebagai presiden setidaknya sampai tanggal 20 Januari 2021. Masa jabatan presiden itu empat tahun penuh. Tidak ada istilah injury time dalam konstitusi.
Presiden Trump juga minta agar proses transisi diabaikan. Pejabat Gedung Putih yang biasa menangani proses transisi tidak boleh melayani tim transisi Joe Biden.
Trump juga belum ada rencana untuk mengundang Biden ke Gedung Putih. Biasanya presiden Amerika mengundang pemenang Pilpres untuk acara minum teh di Gedung Putih.
Kian kuat kecenderungan proses transisi kepemimpinan puncak di Amerika bermasalah.
Wartawan pun tergelitik untuk memancing Trump soal transisi itu. Setidaknya memancing Menlu Mike Pompeo.
“Apakah transisi pemerintahan nanti dijamin lancar?” tanya wartawan.
Jawab Pompeo sungguh mengejutkan.
“Dijamin lancar….,” ujar Pompeo… “Transisi kepada periode kedua pemerintahan ini.”
Tidak ada nada bergurau dalam jawaban Pompeo itu. Bahkan jawaban itu didukung oleh Presiden Trump sendiri –lewat retweet keesokan harinya.
Bagaimana dengan perkembangan di lapangan?
Sidang gugatan tim kampanye Trump sudah ada yang mulai disidangkan. Di Pennsylvania. Agak ”kacau”. Pengacara tim Trump sendiri menjawab dengan keterangan yang merugikan Trump.
Ketika hakim bertanya apakah ada kecurangan di proses pemilu ini, sang pengacara mengatakan ”sampai detik ini saya tidak melihat”.
Rupanya sumber informasi bahwa di Pemilu kali ini terjadi kecurangan berasal dari pengakuan seorang pegawai kantor pos. Namanya: Richard Hopkins.
Pengakuan Hopkins itu viral luar biasa. Jadi pegangan para pengikut Trump. Apalagi video yang beredar itu sangat meyakinkan.
Isinya: Hopkins bersaksi bahwa pegawai kantor pos diinstruksikan untuk mengubah kartu suara. Surat suara yang dikirim setelah tanggal 3 November agar diberi stempel pos tanggal 3 November. Dengan demikian surat suara yang mestinya tidak boleh lagi dihitung itu bisa tetap dihitung.
