BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan dana hibah sebesar Rp27,3 miliar pada tahun anggaran 2019 kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, menyebutkan dana hibah untuk BKKBN itu cukup rutin diberikan. Bahkan sejak jaman Gubernur Ahmad Heryawan (Aher).
“Ada hibah yang diberikan Pemprov kepada BKKBN. BKKBN itukan unsur pemerintah pusat, ya. Tetapi, diizinkan untuk diberikan hibah,” kata Gus Ahad, sapaan akrabnya saat dihubungi di Bandung, Selasa (26/10).
Dana hibah senilai Rp 27,3 miliar tersebut, lanjut dia, dialamatkan untuk tim pendamping desa dan tim pendamping kelurahan.
Gus Ahad menjelaskan, tenaga yang direkrut BKKBN untuk melancarkan pekerjaan sosialisasi dan penanganan KB. Misalnya, pemasangan alat kontrasepsi, penanganan-penanganann ketika ada kebijakan baru dan sebagainya.
“Ini sudah berjalan, saya sih optimis ya. Pos penyampaiannya by name by addres itu sudah ada. Tinggal bila ada yang mengundurkan diri, meninggal dunia, tinggal update aja. Sesungguhnya itu,” jelasnya.
Gus Ahad menyebut, penyerapan dana hibah tersebut tidak ada masalah. Mengingat, sambung dia, program tersebut bukan diusulkan setelah dananya datang, tetapi sudah dirancang sejak pengajuan di APBD.
Adapun soal tolak ukur keberhasilannya, politisi kelahiran Surabaya 25 November 1967 ini mengatakan program ini pekerjanya sudah jelas.
“Program ini kan orang-orangnya sudah jelas, ya. Ketika honornya bisa sampe, kita sudah selesai gitu,” paparnya.
Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat telah menandatangani nota kesepakatan tentang akselerasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) serta percepatan penanggulangan stunting.
Kepala Perwakilan BKKBN Jabar, Uung Kusmana mengatakan, selain program Bangga Kencana secara keseluruhan, kesepakatan secara khusus bertumpu pada pelaksanaan program Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas), pendataan keluarga, dan sinergi pencegahan perkawinan anak.
“BKKBN bersama PD3AKB melakukan penandatanganan nota kesepakatan untuk bersama mengakselerasi program Bangga Kencana, dengan tujuan, menekan stunting, menekan perkawinan anak, pendataan keluarga, pelaksanaan kampung KB di Jabar,” kata Uung.
