“Kami menjual dengan harga yang sama dengan apa yang sudah ditetapkan dari pusat. Dari pangkalan sendiri, kami mendistribusikan gas tersebut ke warga sekitar karena pangkalan yang diutamakan adalah wilayahnya dahulu,” terangnya.
Namun demikian, untuk yang menjual harga jauh lebih tinggi dari HET, adalah warung atau pengecer.
“Dengan membeli LPG 3 Kg bersubsidi di pangkalan resmi seperti kami, masyarakat dapat memastikan keaslian tabung maupun isinya sehingga lebih terjamin keamanannya,” tuturnya. (Cr1)
Dewan Sebut Karena Zonasi Tidak Merata
Pendistribusian Gas bersubsidi di Kabupaten Sumedang terbilang rawan dengan sejumlah permainan oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu yang paling riskan terjadi, adalah munculnya permainan dari pangkalan yang dapat menimbulkan kelangkaan hingga meroketnya harga gas bersubsidi.
Salah satu pimpinan DPRD Sumedang Titus Diah mengatakan, dari tahun 2016 lalu, berdasarkan hasil studi banding adalah yang menjadi biang dari kelangkaan tersebut dikarenakan zona tidak merata.
Contohnya adalah, adanya penumpukan pangkalan di setiap desa. Sehingga berdampak kepada pendistribusian.
“Kalau di tiap desa ada pangkalan dan tidak bertumpuk, ini sebenarnya bisa jadi solusi untuk kelangkaan gas,” terangnya.
Untuk memberikan zonasi sendiri, lanjut Titus, yang memiliki kewenangan adalah pihak dari Pertamina. Sementara, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana) sendiri merupakan kepanjangan tangan dari Pertamina untuk pendistribusian gas tersebut.
“Kami sudah mendorong ke Disperindag, tapi sampai hari ini belum ada zonasi seperti ini,” sebut Titus.
Sementara itu, walaupun Disperindag tidak memiliki kewenangan untuk membuat zonasi, akan tetapi memiliki kebijakan untuk mengintervensi.
“Kalau dari dinas hanya semacam mengawal dan mengarahkan,” ungkapnya.
Titus juga menambahkan, jika ada pangkalan yang menjual lebih dari Harga Eceran Tertinggi (HET), maka akan diberikan sangsi mulai dari SP1 hingga SP3. “Ketika melanggar, pangkalan bahkan bisa disegel,” tuturnya. (red)
